Senin 13 Aug 2018 02:36 WIB

Haedar: Perbedaan di Pilpres Jangan Jadi Pemecah Bangsa

Ketum Muhammadiyah yakin semua calon memiliki itikad untuk memajukan bangsa.

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Bayu Hermawan
Haedar Nasir
Foto: ROL
Haedar Nasir

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap perbedaan pilihan politik dalam pemilu dan pilpres tidak memecah bangsa. Haedar yakin semua calon memiliki itikad baik dalam memajukan bangsa.

"Ya intinya jangan sampai perbedaan jadi pemecah bangsa. Jangan menganggap seakan-akan satu pasangan atau caleg satu menjadi pembawa misi dari 'langit' sedangkan lainnya misi lain," kata Haedar seusai Pidato Kebangsaan "Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan yang Berkemajuan Menyongsong Indonesia Emas" di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ahad (12/8).

Seperti diketahui, Indonesia akan mengadakan pileg dan Pilpres 2019. Di sini, Haedar meminta warga Indonesia terutama Muhammadiyah untuk menggunakan hak politiknya secara cerdas dan kritis.  Mereka bebas memilih siapapun tapi yang penting dapat menilai sosok yang dipilihnya. Sosok yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, selain pribadi, kronik maupun golongannya. 

"Yang pasti mereka yang berkhidmat memajukan bangsa, mereka yang memberi bukan mengambil," ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga menggarisbawahi agar memilih sosok yang tidak akan menghalangi misi Muhammadiyah. Dalam hal ini pada aktivitas amal, usaha dan dakwah Muhammadiyah ke depannya.

Selain itu, dia juga meminta pemilih agar tidak mencari justifikasi pilihannya secara berlebihan. Apalagi hal tersebut berkaitan dengan agama, etnik, sara dan argumentasi lainnya. Masyarakat perlu membiasakan diri dengan momen lima tahunan ini dengan jiwa cerdas dan kebersamaan.

Adapun sikap dari organisasi terkait pilihan Pilpres 2019, Haedar menegaskan, Muhammadiyah masih tetap di garis yang sama. Dengan kata lain, Muhammadiyah tidak akan masuk maupun mendukung politik praktis. Sebab, tugas perpolitikan itu bukan ormas terutama Muhammadiyah.

"Sebenarnya semua ormas harus di posisi itu. Kalau berpolitik, lalu lintas politik akan kacau-balau. Yang bertugas di politik praktis biarkan parpol," tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement