REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak masyarakat untuk bersama membersihkan laut. Hal ini menjadi upaya sebagai komitmen Indonesia mengurangi 70 persen sampah di laut pada 2025.

"Saya mengimbau kepada semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, anak-anak muda Indoensia yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia untuk bersama menghadap ke laut pada 19 Agustus jam 15.00 di 73 titik," katanya saat ditemui pada konferensi pers Gerakan Menghadap Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (13/8).

Gerakan Menghadap Laut ini tidak terbatas di 73 titik di laut tapi juga bisa di sungai dan danau. Yang terpenting, ia melanjutkan, adalah mengambil, memungut dan mengamankan sampah-sampah yang ada, terutama sampah-sampah plastik yang tidak bisa terurai.

Hal ini terbukti dengan tingginya pencemaran sampah plastik di laut yang terus menjadi perhatian dunia. Indonesia dalam hal ini memiliki rekor buruk. Penelitian Jenna Jambeck di University of Georgia menunjukkan, Indonesia termasuk dalam 10 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke laut, dengan perkiraan 0,48 hingga 1,29 juta metrik ton per tahun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, pihaknya serius dalam penanganan sampah di laut. Sejak 2017, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar per tahun untuk penanganan sampah ini.

Khusus pengadaan crusher plastic di 11 titik, organic waste composter di enam titik mencapai Rp 2,5 miliar. "Yang lainnya terkait gerakan Gita Laut (Pelatihan, Bersih Pantai, Sekolah Bahari) dan program tempat sampah," katanya. KKP juga akan membantu adanya kapal pengumpul sampah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai prototipe dulu.

Ia menambahkan, target yang ingin dicapai adalah dengan menjaga agar plastik di darat tidak ke laut dengan mendaur ulang. KKP ingin mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak memakai benda plastik sekali pakai.

Sayangnya hal ini berbalik dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) yang cukup tinggi dengan penggunaan plastik yang besar. Namun, diakui Brahmantya atau yang akrab disapa Tio ini, sampah plastik industri mamin bisa dikembalikan ke produsen untuk didaur ulang.

"Mereka akan kesulitan kalau feedstock tidak balik. Mereka perlu mendaur ulang," ujar dia.

Ia menekankan, industri yang menggunakan plastik harus bertanggung jawab dan bekerja sama menyelesaikan masalah kemasan plastik tersebut. KKP juga sudah bertemu produsen plastik yang ingin membantu termasuk mengumpulkan botolnya. Masalahnya, kata dia, yang paling susah didaur ulang adalah bijih plastik dan kantong kresek.

Langkah nyata ini nantinya akan masuk ke dalam rencana aksi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Menanggulangi Sampah Laut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika