REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemimpin Asosiasi Bisnis Turki meminta Ankara untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter. Selain itu juga mengimbau pemerintah memperkenalkan langkah penghematan dan meminta kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan segera menyelesaikan perselisihan dengan Amerika Serikat (AS).

Permintaan ini keluar setelah krisis mata uang yang melanda mata uang Lira.  Permintaan itu jarang terjadi karena banyak tokoh bisnis enggan secara terbuka menantang pemerintahan Erdogan. Permintaan itu juga menyoroti sejauh mana kekhawatiran pebisnis dan pemerintahan kepada Lira.

Perang kata-kata antara Turki dan AS mencuat menyusul penahanan pendeta asal AS, Andrew Brunson. Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi berat ke AS jika tak membebaskan Brunson.  Sebaliknya Turki tak mau menuruti permintaan AS dan bersikukuh akan bertahan dari 'serangan' ekonomi Paman Sam.

 Baca juga, Erdogan: Turki Boikot Produk Elektronik AS, Termasuk Iphone.

"Kami akan memboikot produk elektronik Amerika. Jika mereka memiliki Iphone  mulai kami boikot. Kami punya produk kami sendiri Venus Vastel. Kami akan tegas mengambil langkah ini," kata Erdogan dikutip dari laman Hurrietdaily News, pada Selasa (14/8).

Erdogan optimistis, Turki memiliki salah satu sistem perbankan yang paling kuat di dunia dalam segala hal. Oleh karena negaranya siap memboikot produk-produk asal dan buatan AS.

Asosiasi Industri dan Bisnis Turki (Tusiad) dan Union of Chamber and Commodity Exchanges of Turkey (Tobb) mengatakan, pengetatan kebijakan moneter diperlukan untuk menstabilkan nilai tukar. Sehingga dapat menyertai langkah-langkah penghematan.

Sebelumnya, Lira jatuh sekitar 16 persen terhadap dolar AS pada Jumat (10/8). Pelemahan tersebut terjadi saat Presiden AS Donald Trump menggandakan tarif baja dan alumunium di Turki. Pada Ahad (12/8) lira terjun bebas ke rekor baru sebesar 7,23 per dolar AS sebelum pulih menjadi 6,82 per dolar AS pada perdagangan Senin.

Penurunan mata uang Lira menekan sektor korporasi Turki yang memegang 293 miliar dolar AS pinjaman dalam mata uang asing. Hal itu mempersulit banyak perusahaan membayar hutang mereka. "Harus ada upaya diplomatik di antara Turki dan AS," kata salah satu organisasi bisnis dikutip dari laman Irish Times yang bersumber dari The Financial Times, Rabu (15/8).

Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak mengatakan, pemerintah akan melanjutkan langkah-langkah untuk melindungi Lira dan perusahaan-perusahaan dengan kewajiban denominasi valuta asing.

Menurutnya, tidak ada arus keluar signifikan dari deposito bank dan rasio modal pemberi pinjaman Turki, meski tetap jauh di atas ambang batas.

"Turki tidak akan memberikan ampun kepada mereka yang mengepalkan tangan”, kata dia menggunakan semacam retorika yang sering digunakan oleh Erdogan, ayah mertuanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika