REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM-- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan saat ini pemerintah mulai fokus dalam proses rehabilitasi pasca gempa Lombok. Hal tersebut disampaikan JK usai memimpin rapat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa Lombok di Kantor Gubenur NTB, Mataram, NTB, Selasa (21/8)
"Setelah tanggap darurat, Presiden minta kita mulai rehabilitasi, kita mulai kembali, saya katakan tadi dari menangis ke berkeringat untuk membangun Lombok kembali," ujar JK.
JK menargetkan proses rehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa Lombok selesai dalam waktu enam bulan. Sementara rekonstruksi fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran bisa selesai dalam waktu setahun.
"Enam bulan bangun harus selesai. rekonstruksinya setahun kalau untuk fasilitas umum (seperti) sekolah, rumah sakit, kalau rumah 6 bulan," ujar JK.
Menurut JK, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menganggarkan bantuan rehabilitasi tiap rumah. Untuk besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi kerusakan yakni Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang dan Rp10 juta untuk rusak ringan.
Namun hingga kini Pemerintah belum dapat memperkirakan total keseluruhan alokasi anggaran bantuan. Itu karena verifikasi rumah rumah rusak masih terus berproses hingga saat ini.
"Yang baru diverifikasi tadi itu 11 ribu mungkin lebih dari itu, diperkirakan di atas 50 ribu. Anggarannya sesuai dengab jumlah bencananya, kita belum ketahui tapi berapapun rumah itu akan kita bantu seusai dengan bencananya," ujar JK.
Namun untuk keseluruhan pelaksanaan rehabilitasi berada di bawah Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat kata JK, dalam hal ini terus membantu dan mendukung proses rehabilitasi tersebut.
Hal itu kata sekaligus menegaskan tidak ada pengambilalihan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. "Nggak ada ambil alih tapi dibantu, tidak ada pengambilalihan, tetap tanggung jawabnya oleh gubernur, bupati tapi dibantu oleh kementerian yang tersebut dan BNPB," kata JK.
Dalam proses rehabilitasi itu lanjut JK, masyarakat yang akan membangun rumah akan didampingi pihak yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini agar rumah yang dibangun dapat tahan gempa.
Terkait hal ini, relawan-relawan dari mahasiswa teknik atau kontruksi pun akan diturunkan dalam proses rehabilitasi rumah tersebut.
"Pokoknya minggu depan kita sudah mulai dikerjakan oleh rakyat, rakyat yang bekerja dengan petunjuk KemenPUPR dengan pengawasan dari mahasiswa teknik dan tentara," ujar JK.
Rapat rehabilitasi yang dipimpin JK hari ini dihadiri Gubenur NTB Muhammad Zainul Majdi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua BNPB Willem Rampangilei, dan jajaran pejabat terkait hingga pejabat setempat.
Sebelum rapat JK dan rombongan juga sempat meninjau lokasi pengungsian gempa di posko Desa Kekait, Gunung Sari, Lombok Barat, Selasa (21/8) siang. Kehadiran JK tersebut langsung disambut riang oleh para pengungsi gempa yang telah berhari-hari berada di tenda tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika