AS Bantah Ingin Kudeta Pemerintahan Iran

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku tidak berupaya untuk melakukan pergantian rezim pemerintahan di Iran. Hal itu disampaikan Penasihan Keamanan Nasional AS John Bolton saat melakukan kunjungan ke Israel.

"Agar menjadi jelas, perubahan rezim di Iran bukan merupakan kebijakan AS. Tapi yang kita inginkan adalah perubahan besar dalam sikap rezim saat ini," kata Bolton di hadapan para pemimpin Israel.

Bolton sebelumnya sempat menyarankan pemerintah AS untuk mendorong perubahan dalam pemerintahan di Iran. Namun, dia menegaskan jika hal itu bukan merupakan tujuan utama dari pemerintahan Presiden Donald Trump pada Mei lalu.

AS saat ini tengah menjatuhkan sanksi sepihak kepada Iran setelah keluar dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Sanksi diterapkan untuk memaksa Iran agar tunduk pada permintaan AS akan revisi dari kesepakatan nuklir tersebut. AS menilai ada sejumlah kecacatan dalam kesepakatan nuklir itu.

Penerapan sanksi ekonomi sejak Agustus tersebut menyasar sektor perdagangan metal, keuangan, dan perbankan nasional, serta industri otomotif. Sanksi tambahan akan diberlakukan pada November nanti yang akan menargetkan perdagangan minyak dan gas Teheran. AS berencana untuk melarang semua ekspor minyak dari Iran.

AS sebelumnya bersedia mengadakan diskusi dan negosiasi dengan pemimpin Iran tanpa prasyarat apapun. Hal itu diungkapkan presiden ke-45 itu dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih. Trump mengaku siap bertemu siapapun dan kapanpun sesuai dengan keinginan Iran.

Namun, Gedung Putin mengatakan, kalaupun pertemuan diadakan, bukan berarti sanksi ekonomi yang akan diterapkan kepada Teheran akan ditangguhkan atau bahkan diangkat. Pertemuan kemungkinan akan dimanfaatkan AS untuk membicarakan program nuklir Iran dan aktifitas mereka di timur tengah.