REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull belum menerima petisi dari penantangnya sebagai syarat untuk melakukan pemungutan suara ulang kepemimpinan partai. Namun seorang narasumber menyebut pemilihan akan terjadi pada Jumat siang ini waktu setempat.
Turnbull mengalahkan mantan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton pada pemungutan suara Selasa (21/8). Kendati begitu, ia mendapat tekanan terus-menerus untuk kembali mengadakan pemilihan setelah tokoh penting anggota kabinet mengundurkan diri.
Turnbull mengatakan, pemilihan ketua partai dapat dilakukan jika dia menerima petisi yang meminta pemungutan suara ulang. Petisi itu harus ditandatangani 43 anggota parlemen Liberal Party. Liberal Party merupakan partai berkuasa di Australia. Jumlah itu merupakan mayoritas partai di parlemen.
Baca juga, PM Australia Malcom Turnbull Menolak Mundur.
Sejauh ini belum ada indikasi yang menunjukan kesiapan petisi itu. Tetapi pada Jumat (24/8) beberapa pendukung Turnbull mengindikasikan akan menandatangani petisi untuk mengakhiri krisis. Menurut mereka masalah itu telah merugikan Liberal Party dan pemerintah.
"Saya sangat yakin kami akan mengadakan pertemuan partai hari ini," ujar Mathias Cormann, mantan pendukung Turnbull. Ia mengubah dukungannya ke Dutton dan mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan pada Kamis.
Dutton diperkirakan juga akan menghadapi Bendahara Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop dalam pemilihan perdana menteri keenam Australia itu.
Dutton, bagaimanapun, berada di bawah tekanan setelah Turnbull meminta pendapat penasihat hukum senior pemerintah tentang status Dutton di parlemen.
Dutton memiliki konflik kepentingan keuangan di pusat penitipan anak yang menerima dana pemerintah. Ia berpotensi kalah karena konstitusi Australia melarang anggota parlemen mendapat manfaat dari dana negara.
Ketidakpastian politik Australia ini telah membuat nilai mata uang Auatralia turun 0,9 persen terhadap dolar AS. Saham Australia turun lebih dari 1,5 persen setelah pemungutan suara yang diperdebatkan berlangsung pekan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika