REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan kembali rumah warga korban gempa di Lombok, harus selesai dalam enam bulan ke depan.
"Rehabilitasi atau pembangunan kembali rumah warga korban gempa dengan bantuan pemerintah sebesar Rp50 juta per unit ini harus dikerjakan dalam enam bulan selesai," kata Basuki Hadimuljono usai menyampaikan pidato ilmiah di hadapan ribuan wisudawan-wisudawati Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Sabtu.
Ia mengatakan,, setelah diverifikasi, untuk sementara baru 11 ribu unit rumah, tetapi yang rusak kan mencapai puluhan ribu. Namun demikian, rumah yang 11 ribu unit ini yang harus diselesaikan dalam enam bulan pengerjaan.
Menyinggung pembangunan kembali infrastruktur (fasilitas umum), Basuki mengaku sarana dan prasarana umum, seperti sekolah, masjid, perkantoran, pasar, madrasah, dan rumah sakit, akan dikerjakan Kementerian PUPR.
Dana untuk pembangunan kembali infrastruktur tersebut, kata Basuki, dari APBN dan sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp4 triliun. "Pembangunan kembali infrastruktur ini ditargetkan hingga 2019," ujarnya.
Namun, lanjutnya, kalau untuk pembangunan rumah warga yang mengalami kerusakanan mendapatkan bantuan dari pemerintah harus selesai enam bulan ke depan.
Sementara itu, dalam pidato ilmiah di hadapan ribuan widawan-wisudawati UMM, Menteri Basuki mengatakan pemerintah sedang bekerja keras ntuk membangun Indonesia maju. Maju di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya agar mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya.
Menurut dia, apa yang sudah dikerjakan pemerintah pada empat tahun terakhir ini bukan untuk kepentingan sesaat atau dua tahun ke depan, tetapi untuk membangun pondasi lompatan kemajuan masa depan.
Demikian juga, lanjutnya, dengan pembangunan infrastrktur, juga untuk memperkokoh pondsi bagi lompatan kemajuan. Apalagi, Presiden Joko Widoo (Jokowi) menginginkan pembangunan Indonesia dari pinggiran atau desa, termasuk di daerah perbatasan.
"Membangun Indonesia dari pinggiran dan membangun infrastrktur di daerah perbatasan semata-mata karena rasa keadilan yang merata dan seluruh rakyat Indonesia berhak ntuk memperoleh pelayanan yang sama," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang berada di pinggiran, di desa-desa terpencil maupun yang ada di daerah perbatasan.
"Pembangunan infrastruktur dari daerah pinggiran, seperti pelabuhan, jalan, jembatan dan lainnya, merupakan pijakan yang kokoh untuk menggapai lompatan kemajuan bagi bangsa Indonesai, di masa sekarang maupun yang akan datang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika