REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan serapan belanja daerah Pemprov Jawa Barat hingga 24 Agustus 2018 sudah mencapai 50,34 persen dari Rp 33,96 triliun atau sekitar Rp 17, 097 triliun. Dari total tersebut, serapan belanja masih didominasi belanja pegawai.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis serapan anggaran pada tahun 2018 mampu mencapai 95 persen, kalau untuk 100 persen itu memang agak sulit dan bahkan lebih dan jika ini tercapai maka bisa jadi tertinggi di Indonesia," Iwa Karniwa, di Gedung Sate Bandung, Senin (27/8).
Menurut dia, jumlah serapan anggaran tersebut lebih tinggi dibanding dengan capaian serapan anggaran pada tahun lalu. Diperkirakan, serapan belanja ini akan semakin tinggi karena dalam waktu dekat ada alokasi anggaran yang akan segera terserap.
"Jadi sebagian besar penggunaan anggaran dalam proses penyelesaian kontruksi. Percepatan kami lalukan untuk realisasi anggaran bahkan nanti akhir September atau awal Oktober akan ada tambahan realiasai anggaran," kata Iwa.
Ia menuturkan pada akhir September atau awal Oktober 2018 akan ada di antaranya tiga jenis realisasi anggaran yang cukup menyerap anggaran belanja daerah.
Ketiga jenis realisasi anggaran tersebut yaitu pertama pengeluaran triwulanan seperti bagi hasil pajak dan bukan pajak ke kabupaten kota. "Jadi itu kan dari Rp 6,7 triliun baru Rp 3,3 triliun, nanti akhir September minimal Rp 1,7 triliun itu kemungkinannya," kata dia.
Kemudian yang kedua ialah belanja bantuan keuangan karena di kabupaten kota baru selesai proses lelang dan akan melanjutkan pada kontruksi hingga terjadi pencairannya. Dan ketiga ialah insentif bagi seluruh para pegawai Bapenda Jawa Barat yang akan terjadi pada awal Oktober 2018.
"Kami rencanakan tahun ini minimal 95 persen kita dorong. Proses lelang bisa jadi kita yang tertinggi penyerapannya dan Insha Allah tercapai," ujar dia.
Dia menambahkan ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Jawa Barat dengan serapan terendah yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan dan Pemukinan. "Dan ada tiga OPD dengan serapan tertinggi saat ini yaitu Satpol PP, BPBD dan Sekretariat DPRD Jawa Barat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika