REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendampingi masyarakat Lombok dan sekitarnya dalam pembangunan rumah kembali. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana struktur rumah yang aman dari gempa.

"Gempa tidak membunuh, yang membunuh itu bangunan yang tidak kokoh saat gempa. Maka kita harus pastikan rumah ini lebih baik. Tugas Kementerian PUPR memastikan masyarakat membangun rumah itu dengan lebih baik," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, di acara diskusi Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018, Senin (27/8).

Hingga saat ini, jumlah rumah rusak yang terdata adalah 125 ribu rumah. Sementara itu, dari jumlah rumah rusak tersebut sebanyak 34 ribu sudah terverifikasi dan 12 ribu masyarakat telah mendapatkan dana stimulan untuk membangun rumahnya kembali.

Meskipun begitu, angka tersebut diperkirakan akan terus berubah seiring dilakukannya verifikasi. Oleh karena itu, salah satu kendala muncul yakni kurangnya fasilitator yang akan mendampingi masyarakat membangun rumahnya kembali.

Danis mengatakan pihaknya dalam proses untuk merekrut fasilitator. Kementerian PUPR membuka peluang seluas-luasnya bagi mahasiswa teknik yang ingin ikut menjadi relawan. Danis mengatakan, pihaknya membutuhkan relawan untuk membantu Kementerian PUPR dan menjadi fasilitator masyarakat Lombok yang membutuhkan. 

Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah mengatakan salah satu kendala yang dirasakan adalah kebutuhan tukang yang harus dilatih agar pembangunan bisa dilakukan secara cepat. Selain itu, dengan sistem pembangunan pemberdayaan masyarakat ini tentunya juga harus memperhatikan suasana yang masih berduka.

Kendalanya adalah tukang, kita harus latih sehingga ini juga hambatan percepatan pembangunan rumahnya. Kemudian juga karena masyarakat sekarang berduka, jadi percepatannya sedikit mengalami gangguan karena masyarakat ada di titik-titik pengungsian," kata Harmensyah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika