REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati curhat soal data-data Kementrian Keuangan yang disalahgunakan pihak-pihak tertentu. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan informasi yang diberikan Kementerian Keuangan terkait berbagai hal terutama keuangan negara kerap disalahgunakan sehingga terjadi kesalahpahaman.
“Saya merasakan sebagai pejabat negara, betapa kita memberikan informasi pun, informasi itu dapat dipenggal dipotong, diambil dan disalahgunakan. Misalnya suatu tabel diambil hanya angkanya dan kemudian dibuatlah narasi yang lain,” kata Sri Mulyani pada Senin (27/8).
Kendati demikian, ia meminta jajarannya di Kementerian Keuangan tak lelah mengedukasi masyarakat. Ia juga menginstruksikan agar selalu memperbarui berbagai informasi di Kementerian Keuangan sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan menemukan informasi yang valid. Tak terkecuali prihal utang negara. Menurutnya, meski informasi terkait utang negara telah diinformasikan melalui situs Kementerian Keuangan namun masih banyak masyarakat yang selalu menanyakan terkait hal tersebut.
“Dan pertanyaannya tak berubah-ubah itu terus, berapa jumlah utang, berapa jumlah pembayaran utang, berapa jumlah bunganya padahal itu ada di website yang sebetulnya bisa download,” katanya.
Ia pun memaklumi dalam beberapa hari terakhir ini masalah utang negara tengah menjadi sorotan dari berbagai lapisan masyarakat.
“Kalau seperti hutan besar kalau sekarang orang lagi senang lihat pohon yang ini ya lihat pohon yang ini terus. Tapi sebagai Kemenkeu tak boleh menyerah membiarkan orang meligat satu pohon, karena kita membicarakan keseluruhan hutan belantara yang menjadi seluruh kekayaan informasi mengenai keuangan negara,” tuturnya.
Untuk memberikan transparansi keuangan negara dan memudahkan akses informasi publik, dalam kesempatan tersebut Kementrian Keuangan meluncurkan aplikasi mobil PPID. Diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari kementerian keuangan di manapun berada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika