Kamis 30 Aug 2018 00:10 WIB

Kadernya Jadi Tersangka Korupsi, PKS Bungkam

Nur Mahmudi belum ditahan karena masih menunggu jadwal pemanggilan.

Rep: Mabruroh/Rusdy Nurdiansyah/ Red: Indira Rezkisari
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memasuki mobil usai menjalani pemeriksaan oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Unit Kriminal Khusus Reskrim Polresta Depok di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/4).
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memasuki mobil usai menjalani pemeriksaan oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Unit Kriminal Khusus Reskrim Polresta Depok di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bungkam atas penetapan status tersangka kepada kadernya, mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Nur Mahmudi diduga melakukan tindak pidana korupsi kasus pelebaran jalan tahun anggaran 2015.

Terkait kasus yang menjerat kadernya ini, PKS masih bungkam. Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian dan Wasekjen PKS Abdul Hakim enggan berkomentar terkait kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 10 miliar tersebut.

Abdul Hakim sempat menyarankan agar mengonfirmasi dugaan keterlibatan kadernya ini kepada Zainuddin Paru selaku Kuasa Hukum PKS. Sayangnya, Zainuddin pun tidak merespons.

Polisi stelah menetapkan Nur Mahmudi menjadi tersangka sejak 20 Agustus 2018 lalu. Namun hingga hari ini, polisi belum juga melakukan penahanan kepada orang yang pernah menjadi orang nomor satu di Depok selama dua periode itu.