REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini tengah mengupayakan pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau nozzel dengan sistem digital. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero), Jumat (31/8).

Kerja sama tersebut untuk membangun sistem digital secara bertahap pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di seluruh Indonesia. “Jadi ini sebetulnya komitmen tiga menteri Pak Jonan (Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral), Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan saya bahwa kita perlu menetapkan sistem digitalisasi secepat mungkin,” kata Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Gedung Kementerian BUMN, Jumat (31/8).

Selain itu, Rini menegasakan digitalisasi pom bensin di seluruh Indonesia juga untuk meningkatkan transparansi pasokan BBM. Begitu juga dengan keakuratan data pasokan dan konsumsi BBM di setiap SPBU.

Dengan data yang sifatnya real time, kepastian stok pun akan bisa dikelola lebih baik dan efisien. “Digitalisasi ini memudahkan pemerintah memantau dan mengawal penyaluran BBM khusus penugasan. Sebab, proses distribusi dapat terekam dengan akurat di dalam sistem,” ujar Rini.

Rini menegaskan tujuan utama digitalisasi pom bensin tersebut untuk meningkatkan pelayanan Pertamina kepada konsumen. Sebab, penghitungan pendapatan dari penjualan BBM di setiap SPBU juga lebih cepat dan akurat.

“Digitalisasi SPBU juga dapat menjamin bahwa tak ada kecurangan dalam penyaluran BBM,” tutur Rini.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengungkapkan digitalisasi pom bensin meliputi penyediaan infrastruktur digital SPBU, data center, dan konektivitas di 5.518 SPBU atau 75 ribu nozzle di seluruh Indonesia. Begitu juga pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika