REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk lebih transparan dalam mengelola dana investasi. Sebab, dana yang digunakan merupakan milik masyarakat yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersama rombongan mendatangi Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Menara Jamsostek. Mereka meminta direksi menjelaskan secara lebih transparan terkait dana investasi.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terutama pekerja bahwa dananya di BPJS Ketenagakerjaan telah teralokasi dalam investasi yang menjamin kesejahteraan mereka.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan pun mempertanyakan penyaluran investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, terjadi kejomplangan signifikan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan.

Dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini lebih dari Rp 300 triliun. Menurutnya, dari angka tersebut tidak ada dana negara secara langsung. BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dana dari pengusaha dan dana dari pekerja yang merupakan dana amanah.

"Oleh karena itu, dalam melakukan dana investasi juga konsepnya seperti bagaimana mengelola pekerja atau perusahaan yg mengalokasikan dananya mendapatkan manfaat dari program-program yang ada," katanya saat ditemui di Menara Jamsostek Jakarta, Senin (3/9).

Dari segi kinerja, ia melanjutkan, BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup baik. Hanya saja perlu dilakukan perubahan pola pikir bahwa dana yang dikelola adalah dana jaminan milik masyarakat. Sebagai anggota DPR yang mewakili rakyat, ia pun menekankan investasi BPJS Ketenagakerjaan ke infrastruktur.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay menambahkan, terkait investasi di infastruktur saat ini cukup sensitif. Terutama di tahun politik. Tidak sedikit masyarakat yang berpikiran uang mereka dipaksa digunakan untuk menjalankan program dari rezim yang berkuasa.

"Bagi mereka yang nggak mengerti atau beda afiliasi politik dalam pengelolaan dana BUMN nanti malah marah-marah. Untuk kemenangan pemilu misalnya itu kan salah. Tapi kami nggak punya data-data bagimana mau menjelaskan?" kata dia.

Usai kunjungannya kali ini, pihaknya akan menyelenggarakan satu atau dua rapat koordinasi sektoral melibatkan Kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan hingga Kementerian PMK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika