REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menilai koordinasi partai dengan relawan menjadi salah satu kelemahan dalam tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin telah melakukan evaluasi agar hal itu bisa teratasi.
"Para relawan kan banyak tuh, sekarang kita membetuk adanya Direktorat Relawan," kata dia di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9). Ia mengatakan, Direktorat Relawan TKN akan berfungsi menjalin koordinasi antara relawan dengan tim kampanye. Dengan begitu, TKN dapat bekerja optimal dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Selain itu, lanjut dia, TKN juga telah mematangkan susunan tim kapanye daerah pada tingkat provinsi. Ia mengatakan, beberapa tim kampanye daerah setelah mengirimkan laporannya, termasuk struktur tim.
"Intinya struktur yang dibentuk sama persis dengan struktur TKN, hanya pada format ataupun konteks kedaerahan," kata dia. Ia menjelaskan, tim kampanye daerah akan dipimpin oleh ketua Dewan Pimpinam Daerah (DPD) dari sembilan partai KIK. Harapannya dalam pekan ini tim kampanye daerah di 34 provinsi sudah siap.
Setelah itu, kata dia, KIK akan menyiapkan pembentukan tim kampanye daerah tingkat kabupaten/kota. "Ya kita tahu itu juga ada. Diharapkan itu siapa yang mengkoordinir, tentunya ketua tim kampanye daerah tingkat provinsi yang sudah terbentuk itu yang pertama," kata dia.
Lodewijk menambahkan, pihaknya juga merumuskan target secara kuantitatif dan kualitatif, khususnya kebutuhan anggaran. Dengan begitu, diharapkan ada sinkronisasi antara kebutuhan dana kampanye dan program yang akan dijalankan.
"Karena kita harus merencanakan program kampanye seperti apa, kemudian kontennya seperti apa, dan kemudian kebutuhan logistik ini yang segera kita sinkronkan sehingga betul-betul pada tanggal 23 September saat kampanye dimulai, kita sudah bisa aksi," ujar dia.