REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah jika isu 25 juta daftar pemilih tetap (DPT) ganda merupakan bagian dari strategi kampanye pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno. Sebaliknya, ia mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan fakta yang ditemukan setelah berdiskusi di tingkat elite.
"Bukan (strategi kampanye) kami waktu rapat koalisi juga membicarakan masalah ini (25 juta DPT ganda) nah ada beberapa kesamaan sehingga kemudian timbulah pernyataan bersama seperti yang disampaikan tadi malam," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).
Sebelumnya para partai pendukung Prabowo-Sandiaga mengaku telah melakukan penghitungan jumlah pemilih tetap yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan penghitungan tersebut Dasco mengatakan partai koalisi menemukan ada kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kubu Prabowo mengkhawatirkan kesimpangsiuran data tersebut dapat disalahgunakan kubu pejawat.
"Bukan cuma itu (disalahgunakan), tetapi kan dasarnya bahwa kemudian 25 juta itu bisa juga kemudian menghilangkan hak pilih orang yang harusnya masuk kemudian tidak masuk," ujarnya.
Ia pun berharap KPU tidak cepat2 menetapkan DPT. Dasco pun meminta KPU untuk memperbaiki dan menyisir ulang DPT yang ada secara bersama-sama agar DPT yang ada menjadi lebih sempurna. Sementara itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai permasalahan DPT ganda merupakan persoalan klasik yang bagus untuk diangkat.
"Beberapa kali kami berkoordinasi dengan KPU, memang kemampuan KPU untuk memastikan keabsahan dari keseluruhan data itu masih ada ketidaknyambungan dengan kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil," katanya.
Mardani menambahkan waktu rapat dengar pendapat terakhir DPT yang dinilai belum cocok masih kecil, yaitu 126 ribu. Namun sekarang koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga justru menemukan jumlah DPT ganda sebanyak 25 juta. "Itu menjadi masukan yang sangat berharga buat kami di komisi II, kami akan dalami," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika