REPUBLIKA.CO.ID, BUENOS AIRES -- Argentina diperkirakan akan memotong anggaran belanja dalam upaya untuk mengatasi krisis mata uang akut negara itu. Peso telah kehilangan sekitar setengah nilainya tahun ini, meskipun ada upaya bank sentral untuk menstabilkan dengan menaikkan suku bunga utama menjadi 60 persen.
Presiden Mauricio Macri telah berjanji untuk mengatasi utang negara. Sekitar 10 kementerian pemerintah kemungkinan akan dipecat sebagai akibatnya. Langkah-langkah itu datang ketika menteri keuangan Argentina, Nicolas Dujovne, bersiap untuk melakukan perjalanan ke Washington pada hari Selasa untuk bertemu dengan kepala Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde.
Pada bulan Juni, Argentina dipaksa untuk mendapatkan pinjaman 50 miliar dolar AS dari IMF. IMF merupakan organisasi yang masih sangat dibenci di negara Argentina, karena perannya yang dirasakan dalam krisis ekonomi 2001 di negara itu.
Pemerintah mengatakan langkah itu diperlukan untuk meyakinkan investor internasional, setelah penurunan ekspor pertanian, harga energi yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kuat telah mendorong banyak orang untuk menarik dana dari negara itu. Hal itu kemudian diukuti pelemahan tiba-tiba dari peso.
Tujuan Dujovne adalah untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan mempercepat pembayaran IMF ke Argentina. IMF telah meminta negara tersebut untuk mengatasi defisit fiskal yang besar, sebuah tujuan yang biasanya dicapai dengan mengurangi pengeluaran pemerintah.
Argentina telah dilanda oleh masalah ekonomi selama bertahun-tahun, dan Presiden Macri, yang terpilih tiga tahun lalu, berjanji untuk membalikkan tahun proteksionisme di bawah pendahulunya, Cristina Fernandez de Kirchner.
Pemerintahannya, yang berkuasa mulai 2007 hingga 2015, menasionalisasi perusahaan dan mensubsidi banyak barang dan jasa sehari-hari, mulai dari utilitas hingga transmisi sepak bola di televisi.
Meskipun inflasi merajalela, IMF mengatakan bulan lalu mereka memperkirakan ekonomi Argentina akan stabil pada akhir tahun dan pemulihan bertahap akan dimulai pada 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika