REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu upaya mengendalikan impor komponen adalah dengan menjadwalkan ulang pembangunan proyek listrik. Proyek yang ditunda diperkirakan yang berada di wilayah Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan langkah ini diambil mengingat pasokan listrik di Jawa juga sudah cukup memadai. "Ada beberapa ribu megawatt yang memang kita reschedule supaya impor bisa ditekan," katanya di DPR, Rabu (5/9)
Luhut menjelaskan penundaan proyek ini salah satunya adalah masih banyak perusahaan pembangkit listrik yang tidak taat atas peraturan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Padahal, menurut Luhut untuk komponen kelistrikan banyak industri dalam negeri yang memang sudah bisa memproduksi.
"Banyak yang tidak disiplin soal impor komponennya, misalnya harusnya 40 persen, mereka cuma 20 persen. Karena banyak yang bisa diproduksi dalam negeri, tapi mereka masih impor," ujar Luhut.
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih akan mengevaluasi daftar larangan impor yang ada. Kata luhut dari 1.150 daftar tersebut, masih banyak yang seharusnya bisa didapatkan dalam negeri, tapi masih diperbolehkan impor.
"Lalu 1.150 daftar yang tidak impor itu kita saring lagi, paling tidak dengan ini semua account deficit kita bisa lebih baik tahun depan," ujar Luhut.
Hal ini juga diamini oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Jonan mengatakan proyek pembangunan pembangkit listrik setidaknya sebesar 15.200 megawatt harus ditunda. Jonan mengatakan mundurnya target operasi listrik tersebut sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7 persen.
"Tahun ini estimasi kami pertumbuhan listrik maksimum sekitar enam persen dari target delapan persen," katanya.
Meski ditunda, Jonan memastikan ini tidak akan menganggu target rasio elektrifikasi hingga 99 persen pada 2019. Mengingat hari ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 97 persen dan akhir tahun ditargetkan bisa mencapai 97,5 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika