REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahapan pesta demokrasi 2014 segera dimulai. Dari sisi pengamanan, Polri pun sudah bersiap menjalankan operasi pengamanan dengan durasi jumlah hari terpanjang yang pernah mereka lakukan yakni, operasi Mantap Brata.
Presiden juga dalam sebuah kesempatan sudah mengingatkan Polri untuk awas di tahun genting ini. Prediksi gangguan keamanan diharapkan dapat Polri kandaskan sebelum menjadi kenyataan.
Menanggapi ini, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melihat permasalahan kerawanan ini lebih pada kesiapan Polri apakah bisa meredam atau tidak munculnya sebuah konflik Pemilu. Kompolnas melihat, masalah utama dari Polri ialah tuntutan netralitas di Pemilu 2014 nanti.
Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman menilai, pangkal dari netralitas Pori yang bisa berujung pada terganggunya keamanan 2014 ialah minimnya anggaran. Hamidah mengatakan, dengan bekal Rp 1 triliun untuk tahap pertama pengamanan, dikhawatirkan Polri akan mencari sampingan untuk menambal dana operasional.
“Kalau biaya operasional yang kurang itu ditutupi dengan mendapat bantuan dari kepala daerah atau calon partai tertentu bisa dibayangkan sikap polisi nanti,” ujar Hamidah kepada Republika Ahad (12/1).
Wanita berjilbab ini menambahkan, tak menutup kemungkinan, netralitas Polri hanya akan menjadi slogan belaka. Imbasnya, polisi pun akan gamang menentukan sikap ketika ada konflik Pemilu yang melibatkan pihak pendonor dan lawannya.
“Kalau sudah melempem hanya karena sudah didonasi, maka siapa lagi yang bisa diharakan sebagai pilar hukum,” ujar dia.
Dari pihak Polri sendiri, netralitas diklaim sebagai barang nomor satu yang perlu setiap anggota bawa dimanapun berada dalam operasi Mantap Brata tahun ini. Kapolri Jenderal Sutarman, akhir pekan ini mengatakan, bersama TNI mereka kan netral mengawal jalannya pengamanan Pemilu. “Tentu saja netralitas itu harus, seperti yang selalu dipesankan pak presiden,” ujar jenderal bintang empat ini.
Sutarman mengklaim, tak ada waktu bagi Polri untuk bergelut dengan masalah netralitas. Pasalnya, saat ini operasi pengamanan yang akan diaktifkan tanggal 16 Maret nanti harus sudah diwujudkan dengan matang.
Dia mengatakan, tahap pertama, Polri akan melakukan pengamanan Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) dengan rincian 21 hari kampanye, tiga hari masa tenang dan satu hari pencoblosan pada 9 April.
Khusus untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sutarman menambahkan, itu dibagi menjadi tiga kategori, yakni TPS aman, TPS rawan dan TPS sangat rawan. Dikatakannya, daerah Timur Indonesia seperti Maluku dan Papua menjadi sorotan dengan pengamanan yang lebih tebal.
“Tapi kami sudah memiliki contoh penerapan pengamanan dari penyelenggara Pilkada-pilkada di daerah itu, seperti di Maluku, kami akan menerapkan pengamanan yang serupa seperti saat Pilkada,” ujar dia.
Seperti diketahui, Mabes Polri baru mengantongi dana pengamanan tahap pertama Rp 1 triliun dari estimasi yang mereka ajukan sebesar aRp 1,4 triliun. Total anggaran untuk keseluruhan pengamanan Pemilu sendiri dibutuhkan Polri sebesar Rp 3,5 triliun.
