REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali mengingatkan peserta pemilihan umum (pemilu) tidak memanfaatkan situasi bencana di beberapa wilayah di Indonesia untuk kepentingan politik pencitraan.

Anggota Komisioner Bawaslu Nasrullah, mengatakan, peringatan tersebut terutama ditujukan bagi pengguna anggaran milik negara oleh partai politik dan para calegnya.''Yang paling penting adalah mereka (para caleg dan, parpol) yang menggunakan anggaran negara,'' kata dia, saat dihubungi Kamis (16/1).

Menurut dia, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik adalah pelanggaran pidana pemilu dan berwatak amoral.Nasrullah menjelaskan, situasi bencana di beberapa wilayah Indonesia saat ini memang sarat dijadikan medan kampanye peserta pemilu.

Tidak sedikit korban bencana yang diiming-imingi bantuan dari peserta pemilu, dengan maksud agar dipilih saat pencoblosan. Bawaslu, dikatakan Nasrullah menyayangkan sikap tersebut, tapi atas dasar moralitas.

Akan tetapi, prilaku itu tidak bisa dikatakan pelanggaran pemilu. Sebab, pemberian apa pun oleh parpol atau caleg kepada korban bencana, dalam taraf wajar, adalah salah satu cara agar parpol atau caleg tersebut bisa dipilih.

Hanya saja, kata dia, pengawasan yang paling penting adalah penggunaan anggaran negara yang digunakan oleh parpol atau para calegnya. Kata dia, banyak pejabat atau pengguna anggaran negara saat ini yang kembali jadi calon dan peserta pemilu.

''Mereka ini lah yang harus lebih diawasi. Dari mana sumber sumbangan itu. Menggunakan uang negara untuk kepentingan pencitraan pribadi agar bisa dipilih adalah pelanggaran,'' kata dia.

Untuk itu, Nasrullah mengingatkan, agar panitia pengawas pemilu di daerah menajamkan mata mengawasi setiap pejabat negara yang berkampanye dengan uang negara untuk kepentingan pencitraan pribadi.