REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa bencana yang terjadi baru-baru ini disejumlah daerah, termaksud banjir di ibu kota DKI Jakarta membuka peluang partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) mempublikasikan diri. Namun upaya tersebut dinilai sah, selama KPU belum menetapkan masa kampanye.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Surabaya, Umar Sholahudin mengatakan, terlepas dari kepentingan politik, gerakan para caleg ataupun parpol memberikan sumbangan bencana dinilai positif.

Menurut dia, kalaupun harus ada bantuan dana, hal tersebut belum bisa dianggap sebagai tindakan politik uang. Sebab, KPU sendiri belum menetapkan masa kampanye berlangsung.

"Jadi sah-sah saja. Kalau nantinya dinilai itu memiliki unsur politis, biar masyarakat sendiri yang menilai," kata Umar.

Dia menambahkan, untuk menarik simpati masyarakat perlu adanya bantuan yang konsisten, bukan hanya muncul saat bencana terjadi. Bila dadakan, bisa saja timbul asumsi, parpol atau caleg tersebut mempunyai kepentingan elektabiltas.

Menurutnya, kalau ingin ikut serta membenahi kondisi bencana, parpol dan para caleg tersebut harus dari awal memetakan potensi bencana. Meski saat ini para korban membutuhkan bantuan langsung, namun perlu ada gerakan antisipasi jangka panjang.

Ketua Umum DPP Gerindra, Suhardi mengklaim, pihaknya sudah sejak lama melakukan perbaikan jangka panjang. Bahkan, hal tersebut menjadi program parpol yakni rehabilitasi lingkungan. "Kami menanam kembali pohon dengan konsep multiyears," ujar dia.

Menurut dia, bantuan seperti sembako serta berbagai jenis kebutuhan pascabencana memang diperlukan. Dan hal itu merupakan aksi manusiawi yang harus digencarkan. Namun, upaya tersebut dinilai tidak menyelesaikan masalah.

Dia memprediksi, pada 2014 ini potensi bencana yang terjadi mencapai hampir 2.000 kejadian. Pasalnya, kerusakan hutan menjadi penyebab, meningkatnya jumlah peristiwa itu setiap tahunnya.