REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tinta sidik jari untuk pelaksanaan Pemilu 2014 akan diuji tenaga ahli farmasi untuk mengetahui tingkat keamanan dan daya tahannya pada jari pemilih.

"Saat ini kami sudah menugaskan tenaga ahli farmasi untuk menguji hasil produksi tinta tersebut. Jadi setiap hasil produksi itu akan diuji laboratorium, apakah komposisi bahannya sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang ditetapkan KPU," kata Kepala Biro Logistik KPU Boradi, di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (24/1).

Dia mengatakan tinta sidik jari tersebut sudah mulai diproduksi dengan komponen tidak jauh berbeda dengan produksi tinta Pemilu 2009.

"Ada komponen bahan kimia yang digunakan untuk daya lekat di kulit kita, dan kandungan itu maksimal hanya empat persen karena kalau berlebihan bisa menimbulkan iritasi," kata Boradi menambahkan.

Begitu proses pencampuran bahan-bahan kimia, maka tim penguji farmasi yang telah ditugaskan oleh KPU akan memeriksa kelayakan tinta tersebut.

Daya tahan tinta, yang digunakan untuk menandai bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya, selama 24 jam. Selama satu hari, tinta yang sudah menempel di kulit jari tidak dapat hilang meskipun dicuci dengan sabun atau detergen.

Kegunaan itu untuk menghindari ada pemilih yang mencoba berbuat curang dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

Anggaran yang disiapkan KPU untuk produksi dan distribusi tinta sidik jari itu sebesar Rp 24 miliar dari total Rp 800 miliar pagu untuk pengadaan logistik Pemilu 2014.

Harga perkiraan sendiri (HPS) yang dihitung KPU untuk produksi tinta sebesar Rp 20,6 juta dengan harga penawaran Rp 16,2 miliar, sehingga dapat berhemat Rp 4,4 miliar.

Sementara itu, dari seluruh proses lelang terhadap surat suara, tinta sidik jari dan alat bantu pemilih tuna netra, KPU mampu melakukan efisiensi anggaran Negara sebesar Rp 42 miliar.