REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan memecat saksi partainya yang menerima dana saksi dari negara. "Pasti kami pecat. Tanpa ada sidang-sidangan," kata Surya di Jakarta, Ahad (26/1).
Penolakan Nasdem atas kebijakan menggunakan uang negara untuk membiayai para saksi parpol di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak main-main. NasDem menginstruksikan seluruh saksinya untuk mengembalikan honor yang disodorkan kepada mereka.
"Saya instruksikan kepada seluruh kader Nasdem yang saat hari pemungutan suara dipercaya jadi saksi di TPS-TPS untuk mengembalikan honor yang diberikan oleh penyelenggara pemilu karena bersumber dari keuangan negara," katanya.
Menurut Surya, Nasdem tidak ikut dalam keputusan menggunakan uang negara untuk kegiatan pengawasan pemilu.
Surya berharap ada rasa empati dan parpol lain untuk kondisi masyarakat yang sedang terbebani kemelaratan dan musibah.
"Sebaiknya dana bagi para saksi sebesar Rp 700 miliar yang bersumber dari APBN tersebu dialokasikan kepada rakyat Indonesia yang kini sedang tertimpa bencana alam," tegasnya.
Ia menambahkan, Nasdem akan menggelar pelatihan tersendiri bagi para saksinya di TPS pada Februari mendatang. Pelaksana pelatihan merupakan kepengurusan Nasdem di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
