REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai NasDem meminta pemerintah untuk segera merealisasikan pencairan dana pengamanan Pemilu 2014 mengingat anggaran tersebut dinilai lebih penting ketimbang dana saksi parpol, yang saat ini masih menjadi polemik.
Harus segera direalisasikan karena pengamanan itu bukan hanya di hari H saja. Pengamanan sudah mulai dilakukan sejak masa kampanye yang tinggal menghitung hari, ujar Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldanseperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, di Jakarta, Ahad (2/2).
Ia memita agar jangan sampai anggaran yang sudah jelas peruntukannya tersebut justru dialihkan untuk meloloskan dana saksi parpol.
Terkait dengan polemik dana saksi Ferry mengatakan, hal tersebut membuktikan kekhawatiran dan ketidakpercayaan partai peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu.
Usulan dana saksi itu membuktikan adanya kekhawatiran. Gawatnya partai pemerintah ini mengajak partai-partai lainnya. Rasa curiga itu digunakan untuk menyedot uang negara. "Tidak benar menyusun anggaran karena adanya rasa curiga," kata Ferry.
Menurut dia, tidak ada kewajiban pemerintah untuk membiayai saksi parpol karena itu merupakan kewajiban parpol. Kalau tidak ada ya KPU tidak berhak menegur. Ini ujian parpol mampu tidak menghadirkan saksi. Siap tidak jaringan-jaringan mereka dibawah," ujarnya.
Ia menilai usulan dana tersebut sama saja dengan pemerintah membantu parpol peserta pemilu. Ferry menegaskan, tidak ada payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk meloloskan dana saksi tersebut.
Kalau lewat Perpres, memang negara ini ada sejak kapan? Pemilu sudah berjalan sejak tahun 1955, masa dana digelontorkan seperti dalam kondisi darurat.
Pemerintah seharusnya sudah punya sistem penganggaran pemilu, tegas Ferry seraya menambahkan pihaknya tidak mempermasalahkan besar kecilnya anggaran tapi lebih kepada mentalitas dan moralitas.
Hingga saat ini pemerintah baru menggelontorkan anggaran pengamanan pemilu sebesar Rp1 triliun, yang berasal dari anggaran BA 999 yang dimasukkan menjadi DIPA Polri Anggaran 060 Polri, namun anggaran tersebut masih kurang karena Polri membutuhkan minimal Rp 1,6 triliun.
Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman mengaku siap memangkas anggaran Polri untuk menutup kekurangan pengamanan. Jika tak kunjung cair kekurangan dana sebesar Rp600 miliar tersebut, pihaknya akan memangkas sejumlah program yang dinilai tidak terlalu mendesak, katanya.
Awalnya Polri mengajukan anggaran Rp3,59 triliun untuk pengamanan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemilu legislatif hingga pemilu presiden putaran kedua. Namun, pemerintah baru menyetujui anggaran pengaman untuk pemilu legislatif sebesar Rp1,6 triliun, namun yang baru dicairkan Rp1 triliun.
