REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan wacana ada atau tidaknya anggaran bagi saksi di TPS pada Pemilu Legislatif 2014.
"Bagi kami, ada atau tidaknya dana saksi di TPS pada Pemilu bukan sebuah persoalan. Jika ada kami sepakat, namun kalau tidak ada ya bukan masalah," kata Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung kepada wartawan usai menjadi pembicara di Diklat Jurkam di Kantor DPD Partai Golkar Jatim di Surabaya, Kamis (6/2).
Menurutnya, wacana dana saksi tersebut tidak memiliki pengaruh bagi Partai Golkar karena sejak awal selalu siap menghadapi pelaksanaan pemilu, termasuk anggaran bagi saksi di TPS. Pihaknya juga memastikan kader-kader partai tidak akan menolak jika dijadikan saksi untuk Golkar.
Mantan ketua DPR RI periode 1999-2004 itu mengatakan, semua pihak berkepentingan dengan anggaran saksi di TPS karena fungsinya positif. Sehingga untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis memang harus ada saksi. Namun, hal itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab partai dengan menyiapkan saksi di TPS.
"Kalau memang dimungkinkan maka tidak ada masalah anggaran tersebut. Tapi jika ada keragu-raguan, khususnya soal penggunaan dan pengawasannya maka harus ada mekanisme dan aturan jelas serta sangat ketat," kata politikus senior Golkar tersebut.
Partainya, kata Akbar, tidak akan meminta terus-menerus tentang anggaran khusus saksi ini. Jika semuanya tidak siap dan urung dilaksanakan, sehingga dananya diserahkan ke masing-masing partai politik maka Golkar mengaku siap.
Hingga kini, aspirasi penolakan dana saksi terus mengemuka. Akbar menilai, pendapat tersebut muncul karena khawatir terjadinya peluang korupsi. Karena itulah harus ada sistem pengawasan yang diperkuat dan diperketat.
Sementara itu, untuk penyelenggaraan Pemilu yang bersih, pihaknya berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta lembaga independen pemantau Pemilu melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu.
"Tapi, tidak hanya Bawaslu dan KPU yang ikut mengawasi pelaksanaan pemilu. Semua partai politik juga harus mengawasinya," kata mantan Menteri Sekretaris Negara RI tersebut.
Pihaknya berharap agar semua hasil dan proses Pemilu dilakukan terbuka dan transparansi, sehingga mampu diantisipasi indikasi-indikasi penyelewengan terhadap perolehan suara, baik partai maupun calon legislator pada Pemilu yang digelar 9 April mendatang.
"Makanya perlu adanya sistem untuk mengetahui penyelewengan atau pengawasan sejak dini. Namun, ini otomatis menjadi pengawasan partai politik agar perolehan suara dari TPS tetap dikawal hingga ke KPU," ucapnya mengakhiri.
