Pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian pada simulasi pengamanan Pemilu 2014 di jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (6/2). (Septianjar Muharam)
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemprov Bali melibatkan petugas pengamanan adat atau pecalang untuk membantu polisi dan TNI dalam mengamankan pemilu 2014.
"Keterlibatan pecalang sangat penting untuk berpartisipasi mewujudkan keamanan di masing-masing desa," kata Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta di Denpasar, Jumat (7/2).
Di setiap desa di Pulau Dewata memiliki petugas pengamanan adat yang diperkirakan jumlah total di Bali mencapai ratusan ribu orang.
Menurut dia, semua unsur dan komponen masyarakat termasuk pecalang sangat dibutuhkan untuk membantu aparat berwajib melakukan kegiatan pengamanan jelang pemilu.
Dia menjelaskan, keterlibatan petugas pengamanan adat itu merupakan bentuk sinergitas masyarakat dengan pihak berwajib untuk menciptakan Pulau Dewata yang aman.
Menurutnya, pada pelantikan pengurus pecalang beberapa waktu lalu, Pemprov Bali telah meminta pecalang untuk ikut membantu kegiatan pengamanan menjelang Pemilu.
Selain pasukan dari Polda Bali dan TNI, ratusan perwakilan pecalang juga turut mengikut mengikuti gelar pasukan tersebut.
Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu mengatakan, keterlibatan pecalang sangat membantu polisi dalam mengamankan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Pecalang diharapkan akan bekerja sama dengan aparat kepolisian di tingkat desa. Yakni babinkamtibmas untuk melakukan koordinasi kegiatan pengamanan.
"Sistem keamanan swakrasa atau pecalang bisa menyampaikan informasi keamanan kepada petugas Babinsa dan Babinkamtibmas. Itu cara yang paling mudah untuk mencegah gangguan keamanan," katanya.