REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Sistem politik di Indonesia perlu diubah agar masyarakat tidak golongan putih (golput) dalam pemilu.

"Golput sangat tidak dianjurkan tetapi itu adalah bentuk protes masyarakat terhadap sistem dan elite politik kita. Maka sistem perpolitikan nasional yang harus diubah," kata pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Toni Pariela di Ambon, Senin (10/2).

Ia menambahkan, berjalannya sebuah proses demokrasi berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat. Jika partisipasi masyarakat dalam pemilu rendah, maka menjadi kegagalan proses demokrasi.

"Mengubah sistem politik memerlukan waktu yang panjang. Tidak cukup hanya dengan masa satu kali pemilu. Tapi sampai hari ini belum ada satu pemikiran revolusioner yang mengarah ke sana," katanya.

Ia menilai, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 akan sangat rendah. Indikatornya, melihat konstelasi politik nasional yang tidak sesuai harapan.

"Golput adalah cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpolitikan selama ini, yang cenderung mengulang pola yang sama seperti para pendahulunya," kata dia.

Toni mencontohkan, banyak kasus korupsi dan kaya mendadak di kalangan pejabat Indonesia. Ini menjadi faktor yang meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat.

"Masyarakat kita sudah mampu berpikir kritis, mereka sendiri bisa melihat bagaimana moralitas dan mentalitas para elite politik, membawa-bawa nama rakyat tetapi dalam realitasnya tidak demikian," ucapnya.