Seorang pengunjuk rasa ditangkap oleh aparat kepolisian pada simulasi pengamanan Pemilu 2014 di jalanan Diponegoro, Bandung, Kamis (6/2). (Septianjar Muharam)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar TNI Angkatan Darat akan memaksimalkan seluruh aparat teritorial untuk pengamanan pemilu 2014. Sehingga pelaksanaannya berlangsung aman dan lancar.
"Seluruh aparat teritorial akan siap siaga membantu petugas kepolisian dari tingkat Polsek hingga Polda," kata KSAD Jenderal TNI Budiman di Jakarta, Rabu.
Dalam pengamanan pemilu, kata dia, susunannya sudah jelas. TNI AD hanya membantu aparat kepolisian dalam pengamanan. Sehingga tercipta suasana yang tenang dan damai.
"Satuan-satuan kita, mulai dari Kodim siap beri bantuan," kata Budiman.
TNI AD telah menyiapkan pasukan di setiap tingkatan. Di Kodim, akan disiagakan satu satuan setingkat peleton (SST) atau sekitar 35 prajurit. Untuk tingkat Korem, disiagakan sebanyak satu hingga dua satuan setingkat kompi (SSK) atau setara dengan 135 prajurit.
Di tingkat Kodam, TNI AD akan siapkan satu batalyon cadangan. Sementara di Mabes TNI AD menyiapkan tiga satuan setingkat batalyon (SSY) cadangan yang berasal dari Kostrad.
TNI AD juga telah memetakan seluruh daerah rawan konflik, termasuk wilayah Papua. Selama ini, untuk Papua kerap terjadi bentrokan yang melibatkan kelompok bersenjata.
"Namun, TNI AD tidak akan menambah jumlah personel di Papua dan hanya memaksimalkan pasukan reguler yang sudah ada. Karena Papua dibangun berdasarkan prinsip teritorial. Masyarakat Papua juga warga Indonesia yang harus dapat keadilan," ujarnya.
KSAD menegaskan dalam pengamanan pemilu 2014 yang bertanggung jawab adalah petugas kepolisian. Sementara TNI hanya bertugas membantu seluruh kepolisian di Indonesia
"Yang bertanggung jawab adalah kepolisian, kami bertugas membantu kepolisian. Kalau ditemukan ada perusuh, kita akan tangkap dan lansung diserahkan kepada kepolisian," ucapnya.