REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku kekurangan anggaran. Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, badan yang dipimpinnya itu membutuhkan dana penyelenggaraan pemilu baru senilai Rp 1,7 triliun.

Menurutnya, pendanaan baru yang prioritas adalah untuk biaya penerjunan badan perlindungan masyarakat (Linmas).

Kata dia, persoalan dana baru tersebut, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bulan lalu."Soal Linmas, sudah dirapatkan di Dirjen (Direktur Jenderal) Anggaran (Kemenkeu)," kata Husni, saat ditanyai di Gedung KPU Jakarta, Senin (16/2).

Dia menjelaskan, Linmas ini ada aturannya dalam undang-undang. Hanya saja diterangkan dia, realisasinya di lapangan tidak terlaksana dengan baik. Terutama menyangkut masalah honorium.

Kebutuhan Linmas, kata dia, berada di bawah koordinasi KPU sebagai penyelenggara negara.Terkait dengan anggaran tersebut, Husni mengungkap belum ada rencana pencairan. Sebab, peraturan presiden (perpres) untuk itu belum juga dikeluarkan.

Dana Rp 1,7 triliun tersebut, dijelaskan dia, juga bagian dari permohonan dana tambahan untuk kekurangan fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah menerangkan, kebutuhan Linmas di tiap TPS berjumlah dua personil.

Itu artinya, bakal ada personil di TPS sebanyak 1.091.556 di 545.778 jumlah TPS.Linmas, diterangkan dia, adalah personil keamanan sipil saat pemungutan suara berlangsung. Linmas biasanya diambil dari satuan, korps pertahanan sipil atau Hansip. ''Mereka (Linmas) diupay Rp 350 ribu per orang, sekali kerja (per hari),'' kata dia.