Home >> >>
KPU Ajukan Anggaran Baru Senilai Rp 1,7 Triliun
Senin , 17 Feb 2014, 18:00 WIB
Petugas KPPS melihat kertas suara pada simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Jakarta, Jumat (14/2). (Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku kekurangan anggaran. Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, badan yang dipimpinnya itu membutuhkan dana penyelenggaraan pemilu baru senilai Rp 1,7 triliun.

Pendanaan baru prioritas adalah untuk biaya penerjunan badan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Kata dia, persoalan dana baru tersebut, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bulan lalu.''Soal Linmas, sudah dirapatkan di Dirjen (Direktur Jenderal) Anggaran (Kemenkeu),'' ungkap Husni, saat ditanyai di Gedung KPU Jakarta, Senin (16/2).

Kata dia, Linmas ini ada aturannya dalam undang-undang.Hanya saja diterangkan dia, realisasinya di lapangan tidak terlaksana dengan baik. Terutama menyangkut masalah honorium. Kebutuhan Linmas, disebut dia berada di bawah koordinasi KPU sebagai penyelenggara negara.

Terkait dengan anggaran tersebut, Husni mengungkap belum ada rencana pencairan. Sebab, peraturan presiden (perpres) untuk itu belum juga dikeluarkan. Dana Rp 1,7 triliun tersebut, dijelaskan dia, juga bagian dari permohonan dana tambahan untuk kekurangan fasilitas di tempat pemungutan suara (TPS).

Menurutnya, dari anggaran pemilu untuk KPU, senilai Rp 14,4 triliun yang telah disetujui lewat APBN 2014, tidak mengalokasikan dana untuk honor Linmas.

Alih-alih sesuai permintaan, Husni mengatakan, pemerintah bahkan memotong pengalokasian dana untuk pembuatan kebutuhan pendirian TPS.Kata dia, KPU mengajukan anggaran untuk TPS, sebesar Rp 750 ribu. ''Tapi hanya disetujui Rp 500 ribu. (Pemilu) 2009, untuk satu TPS juga Rp 750 ribu. Tahun sekarang dipotong Rp 250 ribu,'' sambung dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah menerangkan, kebutuhan Linmas di tiap TPS berjumlah dua personil. Itu artinya, bakal ada personil di TPS sebanyak 1.091.556 di 545.778 jumlah TPS.Linmas, diterangkan dia, adalah personil keamanan sipil saat pemungutan suara berlangsung. Linmas biasanya diambil dari satuan, korps pertahanan sipil atau Hansip. ''Mereka (Linmas) diupah Rp 350 ribu per orang, sekali kerja (per hari),'' kata dia.

Redaktur : Muhammad Fakhruddin
Reporter : Bambang Noroyono
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar