Ribuan guru menghadiri acara puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2013 dan HUT ke-68 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (27/11). (Republika/Prayogi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjamin tidak akan menjadi alat politik pada pemilu 2014.
"Saya jamin PGRI tidak akan jadi alat politik pada pemilu mendatang," ujar Ketua PGRI Sulistyo di Jakarta, Selasa (18/2).
Karena pengaruhnya, kata dia, guru kerap dibawa ke politik, terutama di daerah. Ini karena guru masih dianggap sebagai perangkat birokrasi dan bukan profesi.
"Di daerah banyak guru dimutasi, karena tidak mendukung bupati terpilih ketika pemilihan," jelas dia.
Di daerah pergerakan, guru selalu diatur oleh para kepala daerah. Mulai dari pembinaan hingga pemindahan dilakukan kepala daerah.
"Contohnya ada guru SD yang bisa menjadi kepala sekolah suatu SMA setelah menjadi tim sukses kepala daerah yang bersangkutan," jelas dia.
