REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) menilai, pengajuan anggaran baru senilai Rp 1,7 triliun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tepat. Koordinator Nasional JPPR Muhammad Afifuddin meminta agar pemerintah tak perlu meladeni permintaan tersebut.

"Asasnya adalah efisiensi pendanaan. Dana KPU itu, sudah terlalu besar untuk penyelenggaraan pemilu yang cuma seperti ini," kata dia, Selasa (18/2).

Menurut dia, terlihat KPU tidak cakap melakukan menejerial dan perencanaan keuangan sehingga terjadi pemborosan. Senin (17/2), Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, melakukan pengajuan tambahan dana anggaran pemilu senilai Rp 1,7 triliun. 

Permintaan tersebut sudah dilakukan bulan lalu. Dana tersebut pun di luar nilai anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah lewat APBN 2014 senilai Rp 14,4 triliun. Dikatakan, dana baru tersebut adalah untuk membiayai honor badan perlindungan masyarakat (linmas). 

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkyansyah, Senin (17/2) menambahkan, kebutuhan linmas diatur lewat UU Pemilu. Namun biaya honor petugas keamanan di TPS itu belum ada. Untuk itu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, linmas diupah lewat KPU. Kebutuhan linmas di tiap TPS berjumlah dua personil.

Artinya, akan ada 1.091.556 petugas linmas yang tersebar di 545.778 TPS bikinan KPU. Linmas akan diupah sebesar Rp 350 per orang per hari kerja. Dari pengajuan dana baru Rp 1,7 triliun, kebutuhan untuk linmas adalah senilai Rp 382 miliar.