REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengeluarkan berita acara untuk penyesuaian jika terjadi kelebihan produksi logistik dibandingkan jumlah DPT (daftar pemilih tetap). Sementara logistik yang sudah terlanjur diproduksi akan dimusnahkan.
Sebaliknya, daerah yang jumlah logistiknya kurang dari DPT terbarui akan dibuatkan berita acara penambahan logistik.
"Soalnya kalau surat suara lebih dari DPT tambah dua persen DPT, akan ada masalah. Makanya logistik yang lebih akan dimusnahkan agar tidak memungkinkan disalahgunakan," jelas Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Rabu (19/2).
Menurutnya, jumlah pemilih menjelang 14 hari sebelum pemungutan suara masih bisa berubah. Karena hingga saat ini, KPU di setiap kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
Koordinas itu untuk memastikan pemilih memiliki NIK. Serta menyoret pemilih ganda atau pemilih fiktif. Hanya saja, nanti tidak akan ada rekapitulasi DPT lagi. Perubahan jumlah pemilih cukup ditandai saja.
Sementara itu, Kepala Biro Logistik KPU, Boradi mengatakan, saat ini sedang dilakukan konsinyasi dengan perusahaan pengadan logistik untuk melakukan adendum.
"Tanggal 15 kami sudah terima DPT baru, sudah ada kesepakatan. Produksi sesuai DPT lama disetop dulu, lalu dihitung yang tercetak dan yang lebih berapa," ujarnya.
Setelah disesuaikan dengan DPT terbaru, proses produksi dilanjutkan kembali. Tetapi Boradi belum memastikan total kelebihan produksi logistik sesuai dengan DPT terbaru.
Hingga saat ini secara keseluruhan produksi logistik sudah mencapai 52 persen. Sementara distribusi sebanyak 22 persen. Produksi logistik bahkan sudah rampung 100 persen di beberapa provinsi. Seperti Provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Kalimantan Selatan.
KPU terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan DPT pemilu 2014. Hingga 14 Februari 2014, DPT berkurang menjadi 185,8 juta jiwa.
"Berkurang sekitar 700 ribu pemilih dari DPT awal 186.612.255 jiwa. Itu yang sudah terbaru. Jadi jumlahnya sekarang sekitar 185 juta orang, nanti akan di-update lagi," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantor KPU, Jakarta, Rabu (19/2).
