REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia mengeluhkan lambannya pengiriman logistik pemilu untuk pemilih WNI di luar negeri. KJRI di Kota Kinabalu, Sabah, Soepeno Sahid mengungkapkan, hingga, Ahad (23/2), belum ada satu pun logistik pemilu diantar ke negeri tersebut.

Padahal, kata dia, jadwal pileg di Malaysia sudah ditetapkan lebih awal, yakni pada 6 April mendatang. "Kami minta agar ini (logistik) disosialisasikan lebih awal," kata dia, Ahad (23/2). 

Soepeno mengatakan, dengan jangkauan dan lokasi WNI yang acak, sosialisasi pemilu di luar negeri lebih sulit bila dilakukan mendadak. Saat ini, jumlah pemilih di Malaysia tercatat sekira 1,4 juta orang. Jumlah tersebut lebih dari separuh populasi WNI di Malaysia yang jumlahnya kurang lebih dua juta jiwa. 

Jumlah pemilih itu, katanya, pun masih ada persoalan. Sebab tercatat ada setidaknya 15 ribu WNI bermasalah di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Menyikapi logistik, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menjamin ketersedian logistik pemilu di luar negeri. Kata dia, proses pengiriman logistik ke luar negeri dilakukan pertengahan Maret mendatang. "Masih ada waktu. KPU paling lambat akan mengirimkan (logistik pemilu) bulan depan (Maret)," kata dia, Ahad (23/2).

Komisioner KPU Arief Budiman merinci soal logistik luar negeri sudah berangsur rampung produksinya. Dia mengatakan, pengiriman logistik luar negeri dilakukan secara serentak. Namun, penanggung jawab sampainya logistik itu berada di tangan kemenlu.

Menurutnya, setiap pascaproduksi logistik pemilu luar negeri, dititipkan lewat kemenlu untuk pendistribusiannya. "KPU hanya menyediakan logistik. Kemenlu yang berkordinasi dengan KBRI dan KJRI," kata dia, pekan lalu. 

Saat ini, tercatat 487 tempat pemungutan suara (TPS) di luar negeri. TPS tersebut berada di 193 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. KPU meminta agar perwakilan Indonesia di negeri asing dijadikan TPS saat hari pencoblosan.