Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyampaikan klarifikasinya mengenai pemberitaan penjemputan mantan ketua umum Partai Demokrat Subur Budisantoso
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo akan mempertanyakan tugas Badan Intelijen Negara dalam pengamanan negara yang akan memasuki Pemilu 2014.
"Hari ini Komisi I DPR RI akan bertemu dengan mitra kerjanya seperti BIN, ini penting dilakukan koordinasi karena memasuki tahun politik," kata Tjahjo di Gedung DPR,Jakarta, Senin (24/2).
Menurut Tjahjo, ancaman teror menjelang pemilu saat ini sudah terjadi yang dibuktikan dengan adanya beberapa kasus seperti penyadapan yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia menjelaskan BIN tidak bisa lepas tangan terhadap ancaman-ancaman dalam bentuk apa pun menjelang Pemilu 2014.
"Ancaman teror menjelang pemilu contohnya Jokowi disadap, Bu Mega ada yang mengikuti dan Kantor (Partai) Nasional Demokrat di Aceh dirusak. Itu kan BIN harus ada (perannya), kami akan pertanyakan itu.
Tjahjo menilai perusakan Kantor Nasdem itu bisa saja terjadi pada partai lain di Indonesia. Dia mengatakan BIN harus netral selain harus menindaklanjuti dan mengantisipasi ancaman-ancaman teror menjelang pemilu tersebut.
Tjahjo juga menegaskan, BIN juga harus menjamin hak-hak politik masyarakat Indonesia agar tidak terganggu. "Seharusnya begitu (netral), BIN harus membangun proses pemilu aman dan tertib. Agar masyarakat tidak kehilangan haknya dan bisa menggunakan hak politiknya dengan tenang," kata Tjahjo.
Anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Susaningtyas Nefo Kertopati menegaskan akan menanyakan netralitas BIN dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Selain itu menurut dia, dirinya akan menanyakan koordinasi institusi intelijen hingga ke bawah dalam pengamanan Pemilu 2014.
"Saya tanyakan netralitas dan koordinasi instutusi intel hingga ke bawah," ujar Nuning.
Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan BIN berlangsung tertutup yang dihadiri Ketua BIN Marciano Norman.
