REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan laporan Badan Intelijen Negara (BIN) menegaskan, kondisi dan situasi keamanan di lapangan kondusif serta terkendali.

"Dari laporan semua komponen, situasi ke depan dalam batas terkendali dan kondusif," katanya di sela Rapat Kerja antara Komisi I DPR dan BIN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2).

Dia mengatakan, memang ada lonjakan perbedaan dari isu yang ada di media massa. Namun itu tidak berpengaruh pada keamanan negara.

Menurutnya, BIN beserta komponen di dalamnya menjamin adanya netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2014.

"Bukan hanya intelijen, namun TNI dan Polri ada jaminan untuk netralitas dan komitmen itu sudah dijalankan. Namun perlu ada pengawasan dari pers dan masyarakat," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan, pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat dan pers adalah melaporkan kegiatan intelijen yang dirasa aneh kepada pihak berwenangan dan DPR.

Dia mengatakan masyarakat dan pers bisa mendeteksi adanya produk intelijen. Namun sulit untuk mengetahui apakah seseorang melakukan kerja intelijen atau bukan.

"Misalnya ada selebaran gelap, itu bisa dilaporkan ke kepolisian dan DPR karena itu bisa ditelusuri. Namun apakah itu intelijen atau bukan, orang awam akan sulit mendeteksinya," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Dia menegaskan, penyadapan tidak bisa dihalang-halangi. Namun bisa dilindungi data yang akan disadap. Perlindungan itu bisa dilakukan dengan sistem enkripsi dengan kode yang ada.

"Sesuai undang-undang, BIN mengordinasikan masalah intelijen negara yang didalamnya ada kepala intelijen Polisi, Bais (Badan Intelijen & Strategis) TNI, jaksa muda intelijen Kejaksaan Agung, dan ada intelijen lain yang menyangkut keselamatan bangsa dan negara," papar dia.

Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan BIN berlangsung tertutup. Rapat dihadiri Ketua BIN Marciano Norman dan anggota Komisi I DPR.