REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai politik peserta Pemilu untuk melakukan kampanye di Bali selama rangkaian perayaan Nyepi, mulai 28 Maret hingga 1 April 2014.
"Khusus di Bali, jadwal kampanye sejumlah parpol yang kebagian antara 28 Maret sampai 1 April akan digeser supaya tidak bersamaan dengan tanggal tersebut. Mohon parpol memaklumi itu karena ada perayaan Nyepi," kata Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis (27/2).
Terkait dengan perubahan jadwal kampanye di Bali untuk beberapa parpol tertentu, ia menjamin KPU tetap akan memberikan keadilan kepada seluruh peserta Pemilu untuk berkampanye. "Tidak ada masalah karena digeser saja tanggal pelaksanaan kampanyenya, dan itu tidak mengurangi jatah kampanye parpol," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Jakarta mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pembicaraan dengan sejumlah pihak terkait, seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bali, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pemprov serta aparat keamanan setempat. "Kami sudah dua kali melakukan rapat koordinasi di Bali, pada 10 Februari dan 17 Februari, yang pada intinya kami mengusulkan tidak ada aktivitas apa pun selama rangkaian upacara Hari Raya Nyepi," kata Raka Sandi di sela-sela Rapat Kerja KPU se-provinsi di Jakarta.
Berdasarkan jadwal kampanye yang sudah disusun, lanjut Raka Sandi, selama 28 Maret hingga 1 April itu hanya ada satu kali jadwal kampanye oleh beberapa parpol di Bali. "Kebetulan jadwal kampanye di Bali saat itu hanya ada satu hari, yaitu pada 31 Maret, jadi digeser ke tanggal 27 Maret. Sehingga jumlah kampanye rapat umum terbuka di Bali sama dengan di provinsi lain," jelasnya.
Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936 jatuh pada 31 Maret, tetapi tiga hari sebelumnya sudah dilakukan rangkaian kegiataan keagamaan umat Hindu, yaitu penyucian simbol-simbol keagamaan di laut. Selama rangkaian upacara keagamaan tersebut, KPU bersama tokoh adat dan Pemprov Bali sepakat tidak boleh ada kegiatan politik mewarnai kekhusyukan umat Hindu di Bali.