Home >> >>
Moratorium Iklan Politik Dinilai Terlambat
Jumat , 28 Feb 2014, 15:01 WIB
www.republika.co.id
Iklan politik (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali mengapresiasi dilakukannya moratorium iklan politik. namun, ia pun menilai tindakan tersebut terlambat dilakukan. Sebab, sudah banyak partai politik, terutama yang ditopang media seperti televisi telah melakukan iklan politik jauh sebelum pesta demokrasi dimulai. 

“Saya kira bagus. Bisa dibuat penertiban media. Tapi terlambat ya,” katanya, Jumat (28/2). 

Menurutnya, partai politik yang memiliki media banyak diuntungkan karena bisa secara bebas untuk mempromosikan dirinya sendiri kepada public. Apalagi biaya untuk beriklan di media tidak mudah. Partai politik yang tidak punya media harus gigit jari. 

“Dia punya media, maka kesempatan untuk mempromosikan di medianya jauh lebih besar. Sementara parpol yang tidak punya media, tidak punya kemampuan. Bisa dibayangkan sekali tayang kan mahal, cukup berat. Tapi mereka yang punya media, gak tahu sehari berapa kali, terus-terusan. Kalau dilihat dari sini, memang tidak adil,” katanya. 

Ia pun mengkritik keberpihakan media karena didasarkan pada kepemilikan yang kebetulan berafiliasi pada partai politik tertentu. Seharusnya, lanjut dia, media adalah pembawa informasi yang netral. 

“Media punya kecenderungan untuk berpolitik,” katanya. 

Redaktur : Muhammad Hafil
Reporter : Esthi Maharani
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar