REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait aliran informasi terkait peraturan teknis spesifikasi logistik dan timeline pengerjaan. KPU dinilai belum kooperatif karena lambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan.

Dalam rilis yang diterima Republika, Bawaslu memandang KPU sengaja menunda penyampaian seluruh aturan teknis terkait logistik pemilu. Seperti SK KPU 928/2013 tentang formulir dan kelengkapan pemungutan suara, serta SK KPU 937/2013 tentang spesifikasi surat suara dan seluruh dokumen lelang pengadaan logistik pemilu.

"Hal ini dapat dilihat dari keputusan atas spesifikasi dari jenis logistik yang akan diadakan, telah dikeluarkan sejak Oktober. Namun sampai dengan Desember, KPU belum mau memberikannya kepada Bawaslu," berikut keterangan dalam rilisnya.

Bawaslu pun sudah beberapa kali melayangkan surat secara resmi pada KPU. Bawaslu membutuhkan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan ketersediaan logistik pemilih yang berdasar pada jumlah DPT dan tempat pemungutan suara (TPS).

"Bawaslu pada akhirnya mengalami keterlambatan dalam melakukan penyusunan regulasi pengawasan logistik dikarenakan ketertutupan KPU dalam memberikan informasi terkait regulasi teknis yang dikeluarkan."

Bawaslu berharap hasil evaluasi itu dapat menjadi kritikan bagi KPU untuk memperbaiki kinerjanya. Bawaslu menyampaikan kritik ini agar bisa melakukan pengawasan yang lebih optimal terkait produksi dan pendistribusian logistik untuk penyelenggaraan pemungutan suara. 

"Pengawas pemilu mendapatkan beberapa hal yang dianggap krusial untuk segera dilakukan perbaikan oleh KPU," berikut keterangan dalam rilis Bawaslu.