REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo memandang perlu koordinasi antarintelijen untuk memerangi teror politik jelang pemilu 2014.

"Koordinasi intelijen ini perlu agar demokratisasi pada pileg serta pilpres 9 Juli 2014 terjaga dan terjamin akan hak-hak masyarakat yang menggunakan hak politiknya dengan aman, jurdil, dan tidak ada sedikit pun indikasi kecurangan," katanya Ahad (9/3).

Menurut Tjahjo, koordinasi yang optimal dan matang akan menghasilkan deteksi intelijen dini untuk menangkal setiap gangguan ancaman. Khususnya menjelang pileg dan pilpres.

Ia lantas menyebut sejumlah persiapan pelaksanaan pemilu yang belum optimal. Antara lain daftar pemilih tetap (DPT), kotak suara kardus, serta distribusi kertas surat suara yang belum merata dan masih ada yang cacat atau rusak.

Menurutnya, hal itu memerlukan perhatian semua pihak. Termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat, dan parpol serta dukungan masyarakat Indonesia.

Begitu pula Satuan Tugas (Satgas) Intelijen Terpadu Pengaman Pemilu 2014 yang mekanisme koordinasinya harus terpola dan terpadu di lapangan. Khususnya tata kelola dari penyelenggara intelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) harus terpadu secara cermat dan efektif.

"Koordinasi intelijen arahnya untuk bersinergi dalam menentukan kebijakan negara menghindari tumpang-tindih penugasan dan kewenangan," kata anggota Komisi I DPR tersebut.

Ia menambahkan, meningkatnya ancaman tehadap kepentingan politik dan keamanan negara menuntut soliditas dan koordinasi yang matang.

Meski pun, ia yakin komitmen TNI, Polri, dan BIN untuk tetap menjaga netralitas dalam pemilu. Baik pileg mau pun pilpres. 

"Saya yakin komitmen Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman serta BIN untuk tetap menjaga netralitas dan melawan bentuk-bentuk indikasi teror politik," katanya.