REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Kota Surabaya Haryadi menilai bahwa institusi keamanan pemerintah yang bertugas mengamankan pemilihan umum (pemilu) 2014 memanfaatkan momentum tersebut dengan melakukan bisnis keamanan. Haryadi mengatakan, seharusnya anggaran untuk keamanan pemilu sudah termasuk dalam pos anggaran operasional pemilu.

“Apalagi pemilu kan sudah jelas diadakan setiap lima tahun sekali. Jadi seharusnya biaya keamanan pemilu sudah termasuk dalam anggaran operasional pemilu,” katanya kepada Republika, Rabu (12/3).

Anggaran operasional pemilu itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun faktanya, kata Haryadi, dana untuk keamanan pemilu justru diluar pos anggaran operasional pemilu. Akibatnya, dana untuk penyelenggaraan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali itu jadi membengkak.  

Dia menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk pemilihan presiden (pilpres) 2014 untuk satu kali putaran sebanyak Rp 2,5 triliun. Sedangkan biaya pengamanan pemilu menyentuh angka hingga tiga kali lipat biaya pilpres. Dia mencontohkan, anggaran untuk pengamanan pemilu yang telah dikucurkan untuk Polri sebanyak Rp 1 trilun.

Namun Polri masih bernegosiasi dengan pemerintah dengan harapan supaya dana itu ditambah menjadi Rp 3,5 triliun. Tak hanya itu, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) melalui linmas juga baru saja telah disetujui mendapat dana pengamanan pemilu sebesar Rp 1,3 triliun. 

“Jadi masing-masing lembaga-lembaga pemerintah itu memanfaatkan momentum pemilu sebagai bisnis keamanan dengan mengajukan anggaran untuk pengamanan,” ujarnya.