REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi mengungkapkan, Ketua DPP Partai Demokrat tersebut telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Partai Demokrat.

Dia menjelaskan, di hadapan wali kota dan bupati se-provinsi Riau, SBY sempat mengungkapkan dalam pengarahan penanganan bencana asap yang digelar di rumah dinas Gubernur Riau Annas Maamun di Pekanbaru, Minggu (16/3),  karena (semula) ini merupakan kegiatan kenegaraan lembaga kepresidenan.

Ketika itu, SBY berkata: “Sebenarnya dalam kapasitas saya yang lain, hari ini saya dijadwalkan untuk berkampanye di sebuah provinsi, tapi saya tinggalkan semua itu karena saya harus bersama saudara mengatasi masalah ini!"
 
Menurutnya, Bawaslu yang diisi para intelektual berintegritas seharusnya paham, kata-kata "Hari ini saya dijadwalkan untuk berkampanye di sebuah provinsi, tapi saya tinggalkan semua itu”  yang diucapkan SBY. Dia menjelaskan, pernyataan tersebut, secara substansial telah mengubah total acara kenegaraan menjadi “medan kampanye” bagi parpol yang dipimpin Presiden.
 
Apalagi di lokasi kampanye resmi Partai Demokrat di Magelang, pada hari yang sama, lewat teknologi audio visual layar lebar, ditayangkan video SBY yang menyampaikan pesan: "Saudara-saudaraku masyarakat Magelang, Purworejo dan Wonsobo. Seharusnya saya ada ditempat ini. Tetapi saya masih berada di Riau untuk menanggulangi bencana asap di Riau!”
 
Dengan demikian, ujarnya, Partai Demokrat secara terbuka telah menggunakan panggung kenegaraan sebagai ajang kampanye dan melebihi ketentuan, serta 100% menggunakan fasilitas negara.
 
"Kalau Bawaslu tidak segera memberikan peringatan keras kepada Ketum Partai Demokrat, saya bisa pastikan, modus yang sama akan terus digunakan pada hari-hari selanjutnya."