REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum berencana mengucurkan anggaran untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk membantu proses distribusi logistik ke beberapa daerah yang secara geografis sulit dijangkau.

Komisioner KPU Arief Budiman memberikan contoh, untuk pengiriman logistik ke Kabupaten Mapi dan Asmat, Provinsi Papua terjadi kesulitan. Karena ombak besar di laut yang membuat proses pengiriman tertahan.

"Di Kabupaten Mapi dan Asmat ada kendala karena ombak di laut, ini yang sedang ditangani ketika gak bisa dilakukan dengan transportasi reguler kami akan mintakan bantuan ke TNI," kata Arief, Selasa (18/3).

Namun, untuk bantuan tersebut KPU harus mengeluarkan dana. Karena pengiriman logistik dari kabupaten/kota hingga kecamatan merupakan tanggung jawab KPU sepenuhnya.

KPU dan TNI juga belum menyepakati nota kesepahaman tentang distribusi logistik. "Untuk TNI ketika dibutuhkan saja. Dananya nanti kami yang biayai," jelas Arief.

Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, KPU tengan memikirkan agar nota kesepahaman dengan TNI tetap berjalan.

KPU memang membutuhkan kapal merang untuk mengantarkan logistik di daerah yang melewati ombak besar. Atau helikopter untuk mengangkut logistik ke daerah yang sulit dijangkau dengan trasnportasi reguler.

"Kami akan koordinasi dengan TNI, tapi bisa jadi TNI tidak ada budget untuk biaya bensin/solar. Tapi kami lagi bahas, karena itu menyangkut soal anggaran yang dari awal tidak diperuntukkan," ujar Ferry.

KPU, lanjut dia, tetap harus mempertimbangkan kepastian logistik sampai di kecamatan tepat waktu. Sehingga, jika terjadi kondisi darurat yang sifatnya force majeure, bantuan dari pihak ketiga diperlukan. Meski untuk itu harus dikeluarkan anggaran tambahan.

Sebelumnya, pada Jumat (14/3) kemarin Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan masih menunggu nota kesepahaman dengan KPU menyangkut distribusi logistik pemilu. Sebab, TNI tidak memiliki anggaran khusus untuk itu.

"Karena ada pasal enam (UU Pemilu), logistik itu dibagi KPU dan TNI. Kami logistik dari mana? Kami tak punya anggaran," kata dia.

Meski anggaran terbatas, menurut Moeldoko, TNI tetap akan membantu KPU untuk mendistribusikan logistik pemilu. TNI hanya mengingatkan KPU soal keterbatasan akomodasi dalam penyaluran tersebut.

"Saya sudah punya niat baik untuk berikan sarana dan prasarana mengirim logistik, tapi kami juga punya batasan kemampuan. Jadi saya tidak bisa terima logistik 50:50 sebab hanya punya sarana dan prasarana," ujarnya.