REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD AM Fatwa menyatakan kegelisahannya akan nasib "Jakarta Baru" selepas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi capres. Fatwa pun mengirim 'surat cinta terbuka' untuk Jokowi, Senin (17/3).

Berikut isi surat AM Fatwa:

SURAT CINTA TERBUKA

KIRIMAN BUKU KEMACETAN JAKARTA, BUKU BANJIR JAKARTA, DAN PENYAMPAIAN SUASANA HATI YANG SUNYI, HAMPA, DAN GALAU ATAS NASIB "JAKARTA BARU" DENGAN PENCAPRESAN GUBERNUR JOKOWI

Kepada Yth.

Gubernur Joko Widodo dan

Wagub Basuki Tjahaja Purnama

di

Jakarta

Assalamu'alaikum dan Salam Sejahtera

1. Bersama ini saya sampaikan dua buku "Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta" serta "Bagaimana Mengatasi Banjir Jakarta". Buku pertama merupakan hasil seminar dengan ucapan terima kasih atas sambutan Saudara Gubernur atas buku tersebut, setelah kurang lebih dua bulan saya menunggu sehingga penerbitannya menjadi terlambat. Namun, materinya tentu tidak terlambat dan pasti bermanfaat.

2. Kedua buku tersebut akan saya edarkan ke seluruh Kementerian/Lembaga dan Unit-Unit Pemprov DKI serta Kelurahan/RW, agar masyarakat memahami dan punya perspektif, serta harapan positif bahwa masalah kemacetan dan banjir, meski tidak bisa dihindari, tapi pasti bisa diatasi atau diminimalisir. Seperti diketahui, materi seminar dari buku tersebut merupakan tindak lanjut penggunaan hak bertanya 96 anggota DPD RI tentang Mobil Murah dan Kemacetan Jakarta Serta Keseimbangan Infastruktur dan Moda Transportasi Nasional, yang diperdebatkan pada Sidang Paripurna DPD RI, 29-11-2013 atas jawaban Presiden RI.

3. Sejak kampanye tahap keduaa Pilgub DKI 2012 saya memberikan dukungan konstruktif, meski disertai berbagai risiko kesalahpahaman sementara publik terhadap saya. Namun dengan keyakinan dan perspektif serta penuh harapan, akan keberhasilan pasangan Jokowi-Ahok memimpin pembangunan Jakarta Baru yang diimpikan. Tiba-tiba saya merasa suasana hati yang sunyi, hampa, dan galau setelah adanya keputusan pencalonan Gubernur Jokowi sebagai capres. Secara moral dan etika demokrasi, tentu saya harus menghormati keputusan politik itu yang memang merupakan hak politik pribadi dan hak politik PDI Perjuangan. Namun secara tanggung jawab moral demokrasi dan azas kepatutan, saya menyayangkan bahwa Gubernur Jokowi telah mengambil langkah politik yang berbeda dengan janji politiknya semasa kampanye (poin 8 dari 19 Janji-Janji Jokowi-Ahok) "Akan Memimpin Jakarta Selama Lima Tahun" (jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri 20/09/2012). Dalam pada itu, sebagai orang beragama, tentu kita menyerahkan hasil akhirnya kelak pada takdir Allah yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara.

4. Akhirnya, dalam kesempatan saudara Gubernur/Wagub berkenan membaca kedua buku kecil ini, sudilah menyimak alinea terakhir dari Kata Penutup buku "Banjir Jakarta" yang saya tulis sebelum adanya keputusan politik pencapresan Saudara Gubernur. Betapa dengan segala harapan, kepercayaan, dan dukungan penuh saya akan keberhasilan Saudara Gubernur memimpin Jakarta; dan kalau sekian banyak surat yang berisi saran dan kritik membangun, termasuk sekian banyak SMS yang saya kirim tak satu pun yang dibalas--seperti juga saya dengar banyak keluhan serupa--kali ini, kalaupun tidak ditanggapi lagi, dengan kebesaran hati, saya lebih dulu memaklumi dan memaafkan.

Wallahu a'lam bishshawab

Salam Rindu,

AM Fatwa

Anggota DPD RI/MPR RI

"Senator" dari DKI Jakarta