REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Bawaslu dinilai kurang greget dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi menjelang atau ketika masa kampanye. Hal ini mengakibatkan penyelenggara pemilu tidak memiliki taring dalam menegakkan disiplin dan etika mengikuti pesta demokrasi ini.

"Ini menjadi perhatian bersama," jelas Anggota Komisi II DPR dari PDIP, Zainun Ahmadi, Selasa (18/3). Menurutnya, Bawaslu harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Penindakan yang tegas akan menimbulkan efek jera.

Bawaslu beberapa waktu lalu meneken moratorium iklan kampanye politik. Setelah itu masih ada saja iklan politik, padahal belum di masa kampanye. "Tindak lanjutnya tidak ada," papar Zainun.

Kalau Bawaslu tidak bisa diharapkan maka LSM pemantau pemilu harus berdiri di garda terdepan. Ketika terjadi pelanggaran maka harus disuarakan ke DKPP. Perbaikan dan evaluasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu harus terus dilakukan.

DPR saat ini tidak bisa diharapkan menjadi pemantau pemilu, karena semua anggotanya sedang memikirkan nasib mereka, apakah terpilih lagi sebagai anggota dewan atau tidak. Mereka saat ini sedang sibuk di dapil masing - masing. "Jadi sulit untuk memantau," jelasnya.