REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham menghimbau supaya pejabat negara yang terlibat kampanye politik taat asas dan peraturan kampanye. Hal itu dikatakan dia, menyusul adanya laporan pejabat menteri saat ini, yang disinyalir melakukan kunjungan kerja sekaligus berorasi dalam kampanye partai.
"Saya kira, kader partai kami (Golkar) tidak seperti itu. Kami sudah sampaikan, agar pejabat negara, yang terlibat pemilu tidak gunakan fasilitas negara," kata Idrus, kepada Republika di sela-sela kampanye partai Golkar di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (18/3).
Kata dia, hingga sekarang belum ada laporan tentang kader Golkar yang menjabat di pemerintahan, memanfaatkan jasa dan fasilitas kenegaraan untuk berkampanye. Idrus menegaskan, kalau ada yang bertindak seperti itu untuk segera dilaporkan. Partainya, dikatakan dia, selalu meminimalisir pelanggaran kampanye.
Diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo diduga melakukan pelanggaran kampanye. Sharif diduga melanggar kampanye saat rapat umum terbuka Partai Golkar di Demak dan Kota Semarang, pada Ahad (16/3). Dia dikatakan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah untuk sekaligus berkampanye.
Bawaslu setempat dikatakan sudah melaporkan dugaan itu kepada KPU setempat. Sharif juga dituduh melanggar aturan tentang juru kampanye. Dikatakan, Sharif tidak terdaftar di dalam form jurkam partai beringin itu. Akan tetapi, nekat lakukan orasi saat kampanye perdana hari itu.
Menanggapi pemberitaan itu, Idrus mengatakan, tuduhan itu tidak benar. Meski pun tetap menghendaki agar pengaduan tersebut tetap diproses kebenarannya, akan tetapi Idrus memastikan, Sharif adalah salah satu dari banyak jurkam Golkar yang sudah didaftarkan ke KPU.
Kata dia, Sharif adalah petinggi di DPP Golkar. Posisi itu tidak mungkin menyisihkannya namanya dari daftar jurkam partai.
"Tidak benar itu. Pak Cicip sudah kami adakan namanya. Pak Cicip itu ketua DPP Golkar, kami sudah daftar namanya ke KPU (sebagai jurkam)," terang Idrus.
