REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilu bukan untuk pamer kekuatan politik. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan kedaulatan. Indonesia harus menjadi negeri berdaulat, yang tidak diintervensi kekuatan asing. Bangsa ini harus mandiri sehingga bisa melepaskan diri dari ketergantungan pihak asing.

Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, menjelaskan yang kelak terpilih memimpin Indonesia harus merevisi atau membatalkan atas perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan bangsa. Perjanjian tersebut disinyalir banyak menguntungkan pihak asing.

Sementara Indonesia hanya menjadi obyek eksploitasi tiada henti. "Rugi kita kalau dibiarkan terus seperti ini," ujarnya, saat dihubungi, Rabu (19/3).

Pihaknya meminta kepada siapapun yang terpilih sebagai wakil rakyat nanti untuk menyegerakan pemulihan kedaulatan bangsa atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam termasuk kedaulatan atas negeri.

Chalid merupakan perwakilan dari puluhan elemen masyarakat sipil yang menyerahkan dan membacakan Dekrit Rakyat untuk Kedaulatan Indonesia ke KPU RI. Dekrit ini memuat 10 poin yang harus dilakukan calon anggota legislatif, partai politik dan calon presiden untuk lima tahun ke depan.

Dekrit tersebut meminta peserta dan penyelenggara pemilu untuk menyadari tujuan pemilu adalah melahirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Satu dari 10 poin agar itu tercapai adalah pemulihan kedaulatan bangsa. Energi dan sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan asing.