REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya netral atau tidak memihak pada Pemilu 2014.

"Sebagai institusi harus netral pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014," katanya di Bengkulu, Rabu (19/3).

Agum hadir di Bengkulu mengikuti Musyawarah Daerah VIII DPD Pepabri Provinsi Bengkulu di Balai Prajurit, Bengkulu. Pensiunan Jenderal bintang tiga itu menambahkan, Pepabri sebagai institusi, netral.

"Tapi sebagai seorang perwira yang sudah purnatugas, hak politiknya sama seperti masyarakat biasa," tambahnya.

Mantan Danjen Kopassus itu menjelaskan, bila ada purnawirawan TNI/Polri yang kemudian masuk ke dalam ormas ataupun parpol, maka hal tersebut wajar. Seluruh purnawirawan itu hak politiknya sama seperti sipil. Pepabri sebagai lembaga, juga tidak ada memihak.

Meski pada Pemilu Presiden 2014 diterangarai sejumlah petinggi TNI akan maju sebagai calon presiden, ia mengatakan sebagai lembaga tetap netral.

Ada tiga dari kalangan militer yang diprediksi kuat sebagai calon presiden Indonesia ke-7 tahun 2014 antara lain Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Purn Pramono Edhie, Letnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto, dan Jenderal TNI Purn Wiranto.

Agum menjelaskan, sebagai seorang purnawirawan, baik dari TNI maupun Polri, mereka punya hak politik yang sama dengan masyarakat sipil. Yakni untuk memilih dan juga dipilih.

Apalagi, banyak di antara anggota Pepabri yang bergabung dengan partai politik dan ormas. Sebagai pimpinan Pepabri, ia berharap, dimanapun dia berada, baik di ormas maupun partai, mereka bisa menjaga jati dirinya sebagai prajurit Sapta Marga dan sebagai prajurit Tri Brata.