REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya bisa melongo ketika bersosialisasi. Pada saat caleg PKB memperkenalkan diri kepada masyarakat, tiba-tiba datang tim parpol lain membagi-bagikan uang.

"Pada saat itu kita hanya bisa melongo," jelas Bendahara Umum DPP PKB, Baharudin Nasori, saat dihubungi, Rabu (19/3). 

Dia menyatakan, tidak bisa menerapkan politik seperti itu. Karena personel PKB dikenal sebagai caleg miskin.  

Menurutnya, caleg PKB mengedepankan komitmen untuk rakyat banyak ketimbang kepentingan pribadi. Ia pun bersyukur memiliki basis massa yang berkomitmen terhadap pembaharuan dan perubahan. Terutama massa dari kaum santri dan pesantren yang diyakini tidak terlibat dalam politik uang.

Ia menilai, politik uang tidak bermartabat. Karena demokrasi menjadi rusak akibat diterapkannya politik uang. Hak rakyat menyatakan pendapat dan sikap hanya diukur dengan uang, bukan dengan kepentingan maslahat semua orang.

Politik uang membuat citra politisi semakin rusak. Jika dibiarkan, maka politik tidak menutup kemungkinan hanya menghasilkan kesia-siaan dan menjadi sesuatu yang mahal. "Serba transaksional," imbuhnya. Rakyat akhirnya tidak mengerti substansi politik. 

Karenanya, ketika terpilih tak lagi berniat memperbaiki bangsa. "Pengembalian modal yang dilakukan politisi," paparnya. 

Dia menyatakan masyarakat harus dikondisikan agar imun dari politik uang. Suara mereka harus terbebas dari pemberian uang. Sementara politisi harus mengedepankan idealisme.