REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Masa kampanye terbuka dimanfatkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 untuk menggaet suara masyarakat. Berbagai jargon dan janji politik disuarakan oleh parpol.
Ada yang mengusung janji menciptakan perubahan di Indonesia, menciptakan pemerintahan yang bersih, bahkan ada yang menjanjikan akan mengembalikan suasana Orde Baru dan mengusung nama mantan penguasa Orde Baru, Soeharto dalam setiap kampanyenya.
Hal itu mendapat tanggapan pengamat politik dari Central Strategic International Studies (CSIS), J. Kristiadi. ''Boleh saja partai menggunakan simbol atau figur seorang tokoh dalam kampanyenya. Hak setiap partai politik untuk menjadikan seseorang sebagai tokoh dalam kampanyenya. Nah, jika ada partai yang mengusung Soeharto dalam kampanyenya, ini seperti perjuangan melawan lupa,'' ujar Kristiadi di Jakarta, Rabu (19/3).
Kristiadi melanjutkan, Soeharto sebagai mantan presiden pasti ada jasanya untuk Indonesia. Tapi tidak bisa ditutupi bahwa Soeharto mempunyai kesalahan pada era kepemimpinannya. Rezim Soeharto kala itu diketahui banyak melakukan monopoli, baik monopoli kekuasaan dan kebenaran. Pada saat itu kebebasan berpendapat tidak ada, banyak asset negara dikuasai penuh oleh kroninya.
''Pada rezim Soeharto tentu banyak orang yang merasa tidak nyaman, takut dan lain-lain. Jika sekarang ada partai yang mengusung nama Soeharto sebagai jargon kampanyenya ini seperti membuka luka lama bangsa ini. Dan, ini bukan merupakan pendidikan politik yang bagus,'' jelas Kristiadi.
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai, parpol yang membawa-bawa nama Soeharto dalam kampanyenya sebagai partai yang tidak memiliki inovasi.
''Partai yang seperti ini adalah partai yang tidak inovatif, tidak kreatif. Mereka seperti mengais-ngais barang lama saja. Mereka tidak menyadari bahwa kemenangan masa lalu partainya dahulu bukan karena partainya hebat, tapi karena permainan kekuasaan, pemaksaan politik,'' papar Indira.
Diutarakan Indria, saat ini para pemilih sudah cerdas dan kritis. ''Mereka akan menganggap parpol ini tidak melakukan pendidikan politik yang baik, karena parpol seolah-olah coba membuat masyarakat “rindu” dengan suasana Orde Baru, padahal kenyataannya tidak seperti itu,'' tuturnya.
