REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis melihat hasil pemilu yang akan datang. Penilaian ini muncul setelah lembaga antirasuah itu melakukan kajian dan juga survei persepsi masyarakat terkait pemilu.

"Kami memang tidak optimis bahwa hasil pemilu mendatang akan lebih baik dari yang sekarang," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Rabu (19/3).

Ada beberapa faktor yang membuat Pandu pesimistis. Pertama, partai politik tidak melakukan tes integritas kepada caleg. Padahal, sisi paling dominan adalah mengenai rekam jejak para calon. Namun, berdasarkan survei KPK pada 2013, ternyata masyarakat pun masih minim yang mempertimbangkan rekam jejak sebelum memilih. 

Dari 1.200 responden, menurut Pandu, hanya 6,64 persen yang mempertimbangkan rekam jejak atau ada di posisi ketujuh. Pertimbangan yang dominan adalah mengenai perilaku dan karakter, kemampuan calon, serta kedekatan dengan masyarakat. 

"Padahal menurut konsep KPK, rekam jejak adalah yang paling penting untuk men-detect kemungkinan potensi korupsi pimpinan yang akan datang," kata dia.

Kedua, katanya, karena calon tidak mempunyai visi misi ketika berkampanye. Ketiga, Badan Kehormatan DPR tidak berfungsi dengan baik sebagai tempat pengaduan. "Yang terjadi adalah saling sandera di antara parpol," ujar dia.

Menurut Pandu, faktor keempat adalah parpol tidak membangun sistem pengaduan. Sehingga masyarakat bisa melakukan laporan terkait anggota dewan. "Padahal hanya parpol yang bisa lakukan recalling atau PAW (Pergantian Antar Waktu)," kata dia. 

Mengacu pada faktor tadi, Pandu merasa prihatin dengan pemilu tahun ini. Namun masyarakat diharapkan dapat membuat pilihan yang tepat untuk para calon pemimpin mendatang. "Agar masyarakat memilih calon yang jujur. Lihat rekam jejaknya," ujar dia.